Page 27 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 AGUSTUS 2020

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi
Nasional Erick Thohir.
"Fokus bantuan pemerintah ini adalah 13,8 juta pekerja non-PNS dan BUMN yang aktif terdaftar
di BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran di bawah Rp 150.000 per bulan atau setara dengan gaji
di bawah Rp 5 juta per bulan," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (6/8/2020) seperti
dikutip dari Kompas.com.

Setiap karyawan swasta yang memenuhi syarat nantinya akan mendapat bantuan selama empat
bulan.

Erick menjelaskan, saat ini program tersebut sedang difinalisasi.

Jika berjalan dengan baik, program tersebut bisa diselenggarakan oleh Kementerian
Ketenagakerjaan pada September 2020
"(Bantuan) akan langsung diberikan per dua bulan ke rekening masing-masing pekerja sehingga
tidak akan terjadi penyalahgunaan,” ujarnya.

Erick juga mengungkapkan tujuan pemerintah menggelontorkan bantuan gaji tambahan
tersebut.

Menurutnya, pemerintah ingin mendorong konsumsi masyarakat di tengah pandemi virus
corona.

"Hal ini penting untuk menggerakkan perekonomian dan mendorong pemulihan ekonomi,” kata
Erick.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, rencana pemberian bantuan ini merupakan salah
satu agenda dalam rangka penyerapan anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Pemerintah, kata dia, akan memberikan santunan kepada pegawai swasta dengan gaji di bawah
Rp 5 juta per bulan.

"Pemerintah sedang kaji untuk menyiapkan pemberian bantuan gaji kepada 13 juta pekerja yang
memiliki upah di bawah Rp 5 juta," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual, Rabu
(5/8/2020).

Guna merealisasikan rencana tersebut, lanjut Sri Mulyani, anggaran belanja yang dibutuhkan
akan mencapai Rp 31,2 triliun.

Melalui rencana dan program PEN lain-nya, Sri Mulyani berharap anggaran yang telah disiapkan
pemerintah guna merespons pukulan telak dari pandemi Covid-19 dapat segera tersalurkan

"Ini dilakukan karena sampai dengan Agustus ini penyerapan program PEN masih dirasa perlu
untuk ditingkatkan," katanya.

Sementara itu, Financial Planner dari Zelts Consulting, Ahmad Gozali, menilai rencana pemberian
stimulus berupa bantuan ke pekerja swasta dari pemerintah sudah tepat.

Sebab, dalam kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang minus, diperlukan intervensi dari
pemerintah untuk menggenjot konsumsi masyarakat.

“Mengingat, PDB (produk domestik bruto) Indonesia lebih banyak dipengaruhi oleh konsumsi
masyarakat, maka intervensi dengan menggenjot konsumsi masyarakat diperlukan untuk
memutar kembali roda ekonomi,” ungkap Gozali saat dihubungi Kompas.com, Kamis (6/8/2020).

26