Page 32 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 SEPTEMBER 2019
P. 32

Title          ATURAN TKA DILONGGARKAN, SERIKAT PEKERJA NILAI PEMERINTAH LANGGAR UU
                Media Name     bisnis.com
                Pub. Date      12 September 2019
                               https://ekonomi.bisnis.com/read/20190912/12/1147608/aturan-tka-dilongg arkan-
                Page/URL
                               serikat-pekerja-nilai-pemerintah-langgar-uu
                Media Type     Pers Online
                Sentiment      Positive
















               JAKARTA -- Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) Mirah Sumirat
               menuturkan pelonggaran aturan tenaga kerja asing (TKA) akan memincu
               peningkatan jumlah pekerja asing di Indonesia.

               "Peningkatan jumlah TKA akan mulai terasa di tahun depan setelah setahun aturan
               Kepmenaker 228 ini diterapkan," ujarnya kepada Kamis (12/9/2019).

               Dia menilai TKA harus dibatasi hanya untuk pekerjaan tertentu yang membutuhkan
               keahlian khusus serta ada pendamping tenaga kerja lokal sebanyak mungkin untuk
               transfer keahlian, bukan malah dipermudah. Oleh karena itu, pihaknya meminta
               Pemerintah mencabut aturan Kepmenaker ini.

               "Kementerian Ketenagakerjaan seharusnya lebih fokus untuk mengatasi gelombang
               PHK massal yang saat ini semakin tidak terkendali. Bukan malah mengeluarkan
               keputusan yang akan berpotensi merugikan kehidupan rakyat Indonesia dalam
               mendapatkan pekerjaan," kata Mirah.

               Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal juga menolak
               perluasan jenis pekerjaan yang boleh diisi oleh TKA karena diyakini akan
               mengancam keberadaan tenaga kerja lokal.

               Dengan membebaskan TKA bisa bekerja di berbagai jenis perusahaan, lanjutnya,
               akan membuat pencari kerja lokal asal Indonesia akan kesulitan mendapat
               pekerjaan.

               "Kebijakan ini bertentangan dengan Undang-Undang No.13/2003 tentang
               Ketenagakerjaan, khususnya terkait dengan BAB mengenai TKA," ucapnya.

               Dia menilai ada tiga pelanggaran UU Ketenagakerjaan yang bisa saja terjadi.







                                                       Page 31 of 63.
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37