Page 51 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 SEPTEMBER 2019
P. 51
Title LKBN ANTARA BANTAH LAKUKAN PEMBERANGUSAN SERIKAT PEKERJA
Media Name tirto.id
Pub. Date 12 September 2019
Page/URL https://tirto.id/lkbn-antara-bantah-lakukan-pemberangusan-serikat-peke rja-ehYm
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Manajemen LKBN Antara mengklaim tidak pernah menghalangi kegiatan serikat
pekerja.
Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) menanggapi
laporan Serikat Pekerja Antara ke Polda Metro Jaya soal dugaan pihak manajemen
menghalang-halangi aktivitas serikat pekerja melalui pemutusan hubungan kerja
(PHK) dan mutasi.
"Perum LKBN Antara merasa heran dengan laporan ini karena selama ini tidak ada
satupun kegiatan serikat pekerja yang kami halangi, bahkan Perusahaan
memberikan fasilitas untuk kegiatan serikat pekerja di lingkungan perusahaan," tulis
Sekretaris Perusahaan Perum LKBN Antara, Iswahyuni, dalam keterangan tertulis
yang diterima redaksi Tirto , Kamis (12/9/2019).
LKBN Antara menyatakan manajemen mendukung kehadiran dua serikat pekerja di
lingkungan Perum LKBN Antara, dan organisasi yang dipimpin oleh Abdul Gofur
adalah salah satu dari serikat pekerja tersebut.
Namun demikian, manajemen LKBN menyatakan mengikuti prosedur dan akan
kooperatif untuk apa pun yang dibutuhkan pihak kepolisian agar laporan yang
diajukan oleh Serikat Pekerja Antara dapat diperiksa dalam tingkat penyelidikan
maupun nantinya jika sampai pada tingkat penyidikan.
Sementara itu, soal ada mutasi yang dipersoalkan oleh Serikat Pekerja Antara yang
dipimpin Abdul Gofur, manajemen menilainya sebagai "hal yang biasa yang terjadi
di setiap institusi." "Kami memiliki lebih dari 30 kantor/biro di seluruh Indonesia.
Dalam 4 tahun terakhir ini, perusahaan telah melakukan mutasi terhadap sejumlah
karyawan dan wartawan ke luar Jakarta maupun antar provinsi di seluruh Indonesia.
Mutasi ini juga disesuaikan dengan kebutuhan biro," jelas Iswahyuni, Sekretaris
Perum LKBN Antara.
Iswahyuni mengklaim persoalan mutasi sudah dibahas di Dinas Tenaga Kerja DKI
untuk melakukan mediasi antara perusahaan dan Serikat Pekerja. Berlangsung dua
kali untuk mediasi itu, pihak perusahaan telah memberi kuasa kepada Kantor
Hukum Hukum Muzayin & Parners.
Page 50 of 63.
