Page 52 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 SEPTEMBER 2019
P. 52
Sengketa antara manajemen dan karyawan LKBN Antara dibawa ke Polda Metro
pada Rabu kemarin, 11 September. Ketua Umum Serikat Pekerja Antara Abdul Gofur
menduga manajemen menghalang-halangi aktivitas serikat pekerja melalui
pemutusan hubungan kerja (PHK) dan mutasi.
"Kita datang ke Desk Ketenagakerjaan Polda Metro Jaya untuk melaporkan
manajemen Antara yang kita duga melakukan upaya union busting atau
pemberangusan," ujarnya usai membuat laporan di Polda Metro Jaya.
Dugaan itu mencuat usai Serikat Pekerja Antara mengadakan unjuk rasa pada 4
Desember dan 13 Desember 2018. Unjuk rasa itu demi menuntut penandatanganan
perjanjian kerja bersama (PKB), penaikan gaji Rp600 ribu, pengangkatan karyawan
bagi pegawai kontrak (perjanjian kerja waktu tertentu/PKWT) di atas 7 sampai 10
tahun.
"Bukan dipenuhi oleh manajemen, malah pada akhir Desember 2018, ada PHK
terhadap satu orang video jurnalis. Selanjutnya, pada Januari 2019, ada 20 orang
yang di-PHK," ujar Gofur.
Pihak manajemen Antara juga merilis keputusan mutasi terhadap enam karyawan
dari berbagai biro seperti Papua, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Selatan pada
Juni 2019, menurut Gofur. Hal ini tidak sesuai tahapan yang diatur oleh PKB dan UU
13/2003 tentang Ketenagakerjaan, tambahnya.
"Mutasi itu juga dibarengi dengan demosi," katanya.
Dari situlah 14 pegawai kontrak yang di-PHK dan lima pegawai yang dimutasi
melaporkan manajemen LKBN Antara ke Polda Metro Jaya.
"Ada upaya bagi orang-orang yang aktif atau kritis terhadap perusahaan itu
diberikan sanksi atau mutasi. Makanya, kita laporkan ke Polda Metro," ujarnya.
Dalam laporan polisi bernomor LP/5768/IX/2019/PMJ/Dit.Reskrimsus itu,manajemen
LKBN Antara seperti Inderahadi Kartakusumah, Nina Kurnia Dewi, Tiara Purnama
Ratri, dan Agus Prasetyo dituding melanggar Pasal 28 juncto Pasal 43 UU 21/2000
tentang Serikat Pekerja.
.
(tirto.id - Hukum ) Penulis: Irwan Syambudi Editor: Abdul Aziz
Page 51 of 63.
