Page 54 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 SEPTEMBER 2019

Title KEMENKEU DORONG SWASTA MANFAATKAN INSENTIF PAJAK VOKASI
Media Name republika.co.id
Pub. Date 12 September 2019
https://republika.co.id/berita/pxpxox383/kemenkeu-dorong-swasta-manfaa tkan-
Page/URL
insentif-pajak-vokasi
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Direktur Penyuluhan Palayanan dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) Ditjen Pajak
Hestu Yoga Saksama berharap, para wajib pajak (WP) dapat memanfaatkan fasilitas
insentif vokasi yang sudah disediakan pemerintah. Khususnya untuk meningkatkan
kualitas sumber daya manusia atau tenaga kerja Indonesia, sehingga mendorong
produktivitas industri atau sektor yang bersangkutan.

Terbaru, Kemenkeu menerbitkan peraturan teknis pemberian fasilitas pengurangan
Pajak Penghasilan (PPh) super atau super deduction tax untuk kegiatan vokasi.
Aturan tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 28/2019 Tentang
Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto Atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik
Kerja, Pemagangan, Dan/Atau Pembelajaran Dalam Rangka Pembinaan Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu.

Hestu menyebutkan, penerbitan PMK 28/2019 merupakan pelaksanaan dari
Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 94
Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak
Penghasilan dalam Tahun Berjalan. "PMK bersifat aturan teknis yang dapat
berfungsi sebagai petunjuk pelaksana WP," ucapnya ketika dihubungi Republika,
Kamis (12/9).

Hestu menuturkan, insentif ini memang berpotensi mengurangi penerimaan negara.
Besarannya tergantung pada seberapa banyak pemanfaatan fasilitas tersebut oleh
industri/sektor. Ia belum dapat memproyeksikan jumlahnya secara pasti.

Tapi, potensi kehilangan tersebut dapat digantikan dengan dampak yang lebih
produktif. Sebab, menurut Hestu, kegiatan vokasi berpotensi meningkatkan kualitas
SDM Indonesia yang akan mendorong pertumbuhan perekonomian. "Pada
gilirannya, akan meningkatkan penerimaan pajak juga," tuturnya.

PMK 28/2019 ditetapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Jumat (6/9) dan
resmi diundangkan pada Senin (9/9). Dalam aturan teknisnya, Wajib Pajak (WP)
dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paing tinggi 200 persen dari jumlah
biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan dan/atau
pembelajaran.

Page 53 of 63.