Page 22 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JUNI 2020

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sintha W Kamdani saat dihubungi di Jakarta,
Minggu (14/6/2020), mengatakan, kemampuan perusahaan dan sektor berbeda. Sektor
pariwisata dan manufaktur kemungkinan paling lama pulih sehingga tidak bisa langsung
mempekerjakan kembali pekeija yang sempat dipecat dan dirumahkan.

Permintaan kedua sektor itu turun tajam akibat pandemi Covid-19 dan saat ini belum
menunjukkan tanda-tanda pulih. Padahal, kedua sektor padat karya ini termasuk paling banyak
menyerap tenaga keija.
Menurut IHS Markit, Pur-chasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia anjlok ke level
27,5 pada April 2020, kemudian meningkat tipis ke level 28,6 pada Mei 2020. Kondisi ini jauh di
bawah kondisi Maret 2020, yakni di level 45,3. Level produksi, permintaan, dan penjualan ekspor
yang anjlok itu berdampak signifikan pada nasib pekerja sektor manufaktur.
Kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menunjukkan, dari 10 juta
tenaga kerja di 17 subsektor industri manufaktur padat karya, hanya 50 persen yang dapat
dipertahankan selama pandemi. Pekan lalu, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa
memperkirakan, daya beli pekerja manufaktur berpotensi hilang Rp 40 triliun.

Kehilangan daya beli itu disebabkan utilitas sektor manufaktur yang berkurang, hingga tinggal
50 persen pada pertengahan Maret-Mei 2020. Dampaknya berupa pengurangan tenaga kerja,
waktu bekeija, dan upah atau penghasilan.
Sintha mengatakan, dengan kondisi finansial perusahaan yang belum pulih, pelaku usaha tidak
bisa menjamin merekrut lagi karyawan yang dirumahkan atau di-PHK. Upaya pemerintah
mendorong masa transisi belum tentu cepat mengembalikan permintaan pasar.

"Kita berharap permintaan kembali agar bisa mempekerjakan lagi karyawan. Kalau permintaan
tinggi dan kita butuh karyawan, kenapa tidak? Akan tetapi, permintaan ini sulit karena tidak bisa
diterka sama sekali kapan pulihnya, baik dalam negeri maupun luar negeri," kata Sintha.

Tidak memaksa

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan,
pemerintah tidak bisa memaksa perusahaan di DKI Jakarta untuk menghindari PHK dan
merekrut kembali karyawan yang sempat di-PHK.

Pemerintah mengawasi proses pengaduan dan negosiasi bipartit antara pengusaha dan pekerja.
Titik tengah harus diambil di antara kedua pihak.

Sekretaris Eksekutif Labor Institute Indonesia Andy William Sinaga berharap pemerintah tegas
terhadap perusahaan agar kembali memanggil pekerja yang telanjur di-PHK dan dirumahkan.
(AGE)

Iklan Lowongan Kerja Menurut Sektor 2020

Jumlah iklan lowongan kerja pada seluruh sektor secara konsisten menurun.

Januari Februari Maret April

Informasi dan ^^i g5g j^Hi.708 |Bj 1.574 1.184
komunikasi

Jasa perusahaan S 1563
1.825 ^1.341 1.304

21