Page 26 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JUNI 2020
P. 26

sebelum Covid-19 merebak, Jack Ma, pendiri Alibaba dalam diskusi di Forum Ekonomi Dunia
              menyatakan bahwa 85% bisnis akan berbentuk e-cotnmerce dan 99% kegiatan perdagangan
              akan dilakukan secara online. Selain itu, skala usaha kecil dan menengah akan mendominasi
              kegiatan usaha sebesar 80% dan akan mengglobal pada tahun 2030.

              Covid-19  diperkirakan  akan  semakin  mempercepat  fenomena  automatisasi  dalam  proses
              produksi, digitalisasi dalam transaksi pembayaran dan kegiatan perdagangan. Selain sejalan
              dengan norma normal baru, yaitu keharusan menjaga jarak fisik mencegah penularan Covid-
              19, tatanan normal baru dalam kegiatan ekonomi juga akan semakin cepat berlangsung karena
              adanya  efisiensi  yang  diperoleh.  Akan  semakin  banyak  tenaga  kerja  manusia  yang  bisa
              digantikan secara mudah oleh robot.


              Dari sisi sosial, penggunaan robot relatif tidak menimbulkan dampak negatif pada aspek sosial,
              khususnya  terkait  hubungan  industrial  antara  pemilik/manajemen  dan  karyawan.  Dengan
              adanya  efisiensi  berbasis  automatisasi,  berbagai  persoalan  ketenagakerjaan,  seperti
              demonstrasi yang menuntut kenaikan upah bisa diminimalisasi.

              Tidak hanya itu, proses digitalisasi dalam sistem pembayaran akan mengenyahkan berbagai
              kegiatan  ekonomi  yang  selama  ini  ditangani  manusia  dalam  dunia  perbankan  dan  lembaga
              keuangan.  Bank  akan  tetap  ada  tapi  bankir  mungkin  tidak  diperlukan  lagi.  Secaraertahap,
              transaksi jual beli dan perdagangan online akan menghilangkan pasar yang selama ini kita kenal
              sebagai tempat tukar menukar dan jual beli.

              Benar  bahwa  proses  ini  akan  berjalan  secara  bertahap  namun  adanya  pandemi  Covid-19
              diperkirakan akan mempercepat proses ini. Persoalan pokoknya adalah bagaimana dengan nasib
              para pekerja yang tidak lagi dibutuhkan dalam proses produksi ini? Berapa banyak tenaga / /
              manusia yang tersingkir akibat dari transformasi tatanan normal baru ini? Akankah mereka yang
              kena  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK)  akibat  pandemi  Co-vid-19  sekarang  bisa  kembali
              mendapatkan pekerjaannya dalam tatanan normal baru setelah pandemi Covid-19 berakhir?

              Nasib Para Pekerja

              Pandemi  Covid-19  memicu  terjadinya  peningkatan  jumlah  pengangguran  terbuka.  Kamar
              Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mencatat bahwa terdapat sekitar 6 juta orang karyawan
              yang dirumahkan dan/atau terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Dengan demikian kini
              jumlah pengangguran terbuka berjumlah 13 juta orang (10%).

              Fase  normal  baru yang diharapkan  akan  menggerakkan  perekonomian belum  tentu  mampu
              menjawab persoalan pengangguran di tengah pandemi. Tidak ada jaminan para pekerja yang
              terkena PHK atau dirumahkan akan mendapat pekerjaannya kembali.

              Ada beberapa sektor kegiatan usaha yang dalam waktu dekat tidak dapat beroperasi karena
              lamanya  pemulihan  yang  dibutuhkan,  sementara  sektor-sektor  yang  bisa  beroperasi  akan
              menerapkan  protokol  kesehatan  sehingga  tidak akan  bekerja  dalam  kapasitas  semula.  Juga
              banyak perusahaan yang sudah mengalami kesulitan keuangan menyebabkan mereka belum
              tentu  bisa  beroperasi  normal,  terlebih  jika  tidak  mendapatkan  bantuan  likuiditas  dari
              pemerintah.
              Hal demikian, bersama dengan potensi pergeseran tren baru ke arah automatisai dan digitalisasi
              dalam jangka menengah, membuat nasib para pekerja menjadi tidak menentu pada era normal
              baru. Benar, akan ada lapangan kerja baru yang tercipta, namun demikian, lapangan kerja baru
              belum bisa diketahui secara persis jenis dan jumlahnya.

              Dalam  kondisi  ini,  kebijakan  dan  program  pendidikan  dan  pelatihan  kerja  yang
              berkesinambungan  bagi  mereka  yang  menganggur  dan  terkena  PHK/dirumahkan  diperlukan
              agar  mereka  dapat  beradaptasi  dengan  tatanan  normal  baru  dalam  dunia  ketenagakerjaan.
                                                           25
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31