Page 46 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 05 DESEMBER 2019
P. 46
Dalam hal ini, pekerja memahami keberlangsungan usaha, sedangkan perusahaan
memahami kebutuhan pekerja.
"Perundingan untuk padat karya. Itikad baik itu seperti ini, pengusaha secara
terbuka dan dapat dipertanggunjawabkan menyatakan tidak mampu membayar
UMK 2020. Tapi, kemudian, dia mengatakan, saya mampu menaikan berapa persen,
tapi tidak bisa memenuhi UMK," katanya.
"Pekerja harus bisa memahami kondisi ini. Bahwa begitulah kondisi perusahaan,
sehingga dilakukan perundingan yang besaran tidak sesuai dengan Upah Minimum
2020. Jadi, kedua belah pihak bisa menerima pun kalau jumlah di bawah UMK,"
imbuhnya.
Saut juga menegaskan, diktum 7 huruf D merupakan kebijakan tepat manakala
melihat kondisi industri padat karya yang mengalami penurunan dalam
keberlangsungan usahanya.
Hal tersebut terlihat dari data Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
(Disnakertrans) Jabar. Dalam kurun 2016-2019, misalnya, 45 perusahaan industri
garmen tutup, 4 perusahaan melakukan pengurangan tenaga kerja, 2 perusahaan
pindah kab/kota di Jabar, dan 7 perusahaan lainnya pindah provinsi. Penutupan,
pengurangan, dan perpindahan itu membuat 83.192 orang kehilangan pekerjaan.
Apalagi, menurut Saut, perundang-undangan dan keputusan Mahkamah Konstitusi
memperbolehkan perusahaan pindah ke daerah yang upah minimun lebih rendah
maupun tutup permanen --tanpa ada hambatan.
"Bila pengusaha tidak mampu, ada kemungkinan untuk pindah. Pengusaha
keberatan dengan UMK, dia punya hak untuk pindah ke UMK yang lebih rendah.
Tidak ada hambatan. Kalau dalam UU kita disebutkan pengusaha yang pindah
berhak membawa atau mem-PHK," ucapnya.
"Yang saya khawatirkan bukan keputusan, tetapi dampak sosial ekonomi yang
dihasilkan oleh perundang-undangan. Ada hak dari pekerja untuk mendapatkan
kenaikan, tetapi para pekerja punya risiko kehilangan pekerjaan," tambahnya.
Sementara itu, Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyatakan bahwa Kepgub dibuat
dengan perhitungan tajam, rinci, dan mempertimbangkan semua hal. Itu dilakukan
untuk mengakomodasi kepentingan semua pihak --pekerja maupun pengusaha.
"Tujuan saya mencegah PHK, mencegah pindahnya perusahaan-perusahaan karena
tidak sanggup UMK. Untuk pada karya, diinisiatifkan perlindungannya caranya
bermartabat dengan poin yang sama sampaikan," kata Emil di Masjid Pusdai, Kota
Bandung, Senin 2 Desember 2019.
"Yang penting semua harus ada persetujuan Pemerintah Provinsi. Jadi, kami
wasitnya. Jadi, jangan ada yang mengaku mampu, tapi mengaku tidak mampu
padahal dia mampu. Kita akan membuat mekanismenya," tutupnya.
Page 45 of 96.
