Page 48 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 05 DESEMBER 2019
P. 48
Eko Nugriyanto selaku Deputi Direktur BP Jamsostek wilayah Banten mengatakan
dalam skema program negara ada bantuan sosial diurus pemerintah, jaminan sosial
diurus BPJS, asuransi sosial diurus perusahaan asuransi.
Konsep jaminan sosial yang dikelola BP Jamsostek memegang 9 prinsip BPJS sesuai
UU No 24 Tahun 2011 Tentang BPJS, 2 prinsip diantaranya yakni gotongroyong dan
nirlaba.
"Dengan berpegang pada prinsip BPJS tersebut BP Jamsostek lebih menekankan
iuran minimalis namun pelayanan dan manfaat program yang maksimalis," kata Eko
Nugriyanto.
Saat ini sedang proses penyusunan revisi PP 44 Tahun 2015 Tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, ada
peningkatan santunan JKM dari Rp 24 juta dan beasiswa sampai dengan kuliah S1
untuk 1 orang anak peserta menjadi Rp 42 juta dan beasiswa hingga kuliah S1
untuk dua orang anak peserta dengan nilai hingga Rp 174 juta.
Peningkatan manfaat program JKK berupa home care Rp 20 juta, santunan
pemakaman dan santunan berkala sebesar Rp 22 juta. Beberapa peningkatan
manfaat program BP-Jamsostek ini sesuatu yang positif mengingat terjadinya
peningkatan manfaat program tanpa adanya kenaikan iuran premi BP-Jamsostek.
"Iurannya bagi pekerja informal yakni sebesar Rp 16.800/bulan untuk program
jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja," katanya.
Khoirul Umam Koordinator Wilayah MP BPJS Banten menyatakan akan
melaksanakan program kerja jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan di
wilayah Banten.
Program prioritas Korwil MP BPJS Banten akan turut berpartisipasi dalam
peningkatan kepesertaan BP Jamsostek untuk pekerja informal. MP BPJS juga akan
membentuk posko pengaduan peserta BPJS Kesehatan dan posko pendaftaran
peserta BP Jamsostek.
"Di sektor kesehatan, kami akan mendirikan posko pengaduan peserta BPJS
kesehatan pasca kenaikan iuran hingga lebih dari 100% yang memberatkan
masyarakat, akankah pelayanan makin baik atau buruk," katanya.
Sementara di sektor ketenagakerjaan, MP BPJS Banten akan mendirikan posko
pendaftaran peserta BP Jamsostek khususnya untuk pekerja informal.
"Kami meminta kepada pemerintah daerah propinsi Banten hingga pemerintah
kab/kota untuk memprogramkan bantuan anggaran stimulan jaminan kematian dan
jaminan kecelakaan kerja pekerja informal di wilayahnya, melalu BP Jamsostek,"
pungkasnya.
Page 47 of 96.
