Page 45 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 05 DESEMBER 2019
P. 45
Title KEPGUB UMK JABAR 2020 BERI RUANG KEADILAN BAGI PEKERJA DAN PERUSAHAAN
Media Name pikiran-rakyat.com
Pub. Date 04 Desember 2019
https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01324187/kepgub-umk-jabar -2020-beri-
Page/URL
ruang-keadilan-bagi-pekerja-dan-perusahaan
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat No.561/Kep.983-Yanbangsos/2019,
Gubernur Jabar Ridwan Kamil menetapkan pelaksanaan Upah Minimum
Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2020 di daerah Provinsi Jabar.
Kepgub yang ditandatangani pada 1 Desember 2019 itu mengatur pelaksanaan UMK
2020 dengan sembilan diktum, termasuk mencabut dan menyatakan tidak berlaku
Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Barat No.561/75/Yanbangsos tanggal 21
November tentang UMK di Jabar Tahun 2020.
Dalam Kepgub tersebut, Kab. Karawang memiliki upah tertinggi di Jabar sekaligus
nasional dengan nominal Rp 4.594.324,54. Upah terendah adalah Kota Banjar
sebesar Rp 1.831.884,83.
Pakar hukum perburuhan Saut Kristianus Manalu menilai, Kepgub bernomor
No.561/Kep.983-Yanbangsos/2019 itu tepat dan mengakomodasi semua pihak. Dia
pun menyoroti diktum 7 huruf D terkait ruang perundingan bipartit bagi perusahaan
padat karya.
"Kepgub ini memberikan satu ketentuan bagi industri padat karya, itu artinya berapa
besaran upah dirundingkan (antara pekerja dan perusahaan). Itu pun bagi industri
padat karya yang menyatakan tidak mampu," kata Saut di Kota Bandung, Senin 2
Desember 2019.
Menurut Saut, diktum 7 huruf D harus dipandang dengan itikad baik. Itikad baik
sendiri merupakan kesepahaman semua pihak dalam melihat situasi teraktual.
Page 44 of 96.
