Page 88 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 05 DESEMBER 2019
P. 88
DIDUGA DIDEPORTASI AKIBAT TULIS DEMO HONG KONG, YULI: PEKERJA MIGRAN BUTUH
Title
TAHU ISU INI
Media Name tempo.co
Pub. Date 04 Desember 2019
https://www.tempo.co/dw/1644/diduga-dideportasi-akibat-tulis-demo-hong -kong-yuli-
Page/URL
pekerja-migran-butuh-tahu-isu-ini
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Seorang pekerja migran Indonesia (PMI), Yuli Riswati dideportasi oleh pemerintah
Hong Kong, pada Senin (2/12) atas alasan pelanggaran izin tinggal yang telah
melebihi waktu atau overstay.
Namun, ketika dihubungi DW Indonesia, Yuli meyakini bahwa pemulangan dirinya
justru disebabkan karena ia kerap membuat laporan tentang demonstrasi Hong
Kong.
"Indikasinya berhubungan dengan tulisan-tulisan saya seputar gerakan anti
ekstradisi, karena saya banyak menulis dan menceritakan peristiwa terkini di
Hongkong," ujar Yuli.
Pekerja migran asal Surabaya ini cukup sering memberitakan tentang peristiwa
gerakan pro demokrasi yang terjadi di Hong Kong dan mempublikasikannya lewat
media alternatif miliknya yakni Migran Pos.
Pada 23 September 2019, sebuah media lokal Hong Kong memuat profil Yuli dan
menceritakan tentang kisah seorang pembantu rumah tangga (PRT), yang kerap
membagikan cerita seputar demonstrasi Hong Kong. Berita tersebut kemudian
menjadi trending di Hong Kong. Pada hari yang sama, Yuli ditangkap oleh petugas
Imigrasi Kowloon Bay, ketika berada di rumah majikannya karena diduga melakukan
pelanggaran izin tinggal.
Kepada DW Indonesia, Yuli menyampaikan bahwa kasus overstay juga pernah
dialami kawan-kawannya dari Filipina, Thailand, Nepal dan Indonesia. Namun,
menurutnya pekerja migran hanya perlu meminta maaf kepada pihak imigrasi Wan
Chai, Hong Kong dan setelahnya mengatur perpanjangan visa.
"Kasus overstay yang lain itu benar-benar melanggar izin tinggal, karena tidak
bermajikan atau tidak memiliki kontrak kerja atau izin tinggal. Jadi dia benar-benar
illegal working dan sudah pasti pada akhirnya dideportasi. Tapi, untuk kasus saya
yang memiliki majikan dan kontrak kerja yang sah, itu tidak pernah terjadi dan
belum pernah terjadi," jelasnya kepada DW Indonesia.
Page 87 of 96.
