Page 90 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 05 DESEMBER 2019
P. 90
membahas tentang bagaimana menjalin komunikasi antar pekerja migran Indonesia
di Hong Kong, yakni Migran Pos.
"Sebenarnya begini, kami itu pekerja rumah tangga. Kami itu sebenarnya seorang
manusia yang butuh informasi. Kami memang bukan orang Hong Kong, kami orang
Indonesia dan tidak harus terlibat hal apapun tentang isu politik. Tapi untuk isu-isu
seperti itu kami perlu tahu untuk melindungi diri kami sendiri," ujar Yuli.
Pada awalnya Yuli dan kawan-kawan mendirikan Migran Pos untuk berbagi informasi
antara pekerja migran Hong Kong. Saat demontrasi pro demokrasi Hong Kong
terjadi sejak Juni 2019, Yuli dan kawan-kawan kerap berbagi informasi seputar
kondisi jalanan, transportasi yang tertunda, lokasi bentrokan dan gas air mata. Ia
tidak menyangka bila tulisan-tulisan di medianya sampai dibaca pihak luar.
"Karena pekerja rumah tangga itu ada keterbatasan tidak semua bisa membaca
huruf Cantonese, tidak semua bisa membaca huruf Cina, tidak semua bisa membaca
bahasa Inggris. Ketika kami menyimak media berbahasa Indonesia pun, tidak
semua meliput dari titik yang sebenarnya. Mereka hanya mengutip dan terkesan
menambah sesuatu dari yang tidak ter-cover," terangnya kepada DW Indonesia.
Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Surabaya, Miftah Faridl menilai, kegiatan
jurnalistik yang dilakukan oleh Yuli selama berada di Hong Kong, sama sekali tidak
melanggar hukum. AJI Surabaya juga mengecam keras deportasi yang dilakukan
pemerintah Hong Kong terhadap Yuli.
"Karena itu sebagai bentuk literasi, yang beberapa tahun ini marak atau lazim
terjadi di negara-negara yang menganut sistem demokrasi. Literasi warga kemudian
memunculkan jurnalisme warga," jelas Miftah.
Menanggapi hal ini, Miftah menilai memang tidak ada yang salah dengan tulisan-
tulisan Yuli dan kawan-kawannya di media tersebut. Menurutnya dalam jurnalisme
warga, siapapun berhak menyampaikan informasi.
"Ada masalah gak ketika seorang pekerja rumah tangga menjadi seorang jurnalis
warga? Menulis? Kan gak ada masalah sebenarnya. Siapapun bisa menjadi jurnalis
warga. Nah itu yang kemudian dipakai oleh pihak-pihak tertentu untuk
mendeligitmasi bahwa ngapain kamu? Kamu kan cuma PRT kok nulis? Kamu punya
kemampuan apa dalam menulis?," jelasnya kepada DW Indonesia.
Lebih lanjut Miftah menegaskan media yang Yuli buat adalah buah karya jurnalisme
warga.
"Dalam kemasan sebagai media alternatif, bagi pekerja-perkeja migran yang ada
disana. Ambil contoh misal seberapa banyak sih media mainstream yang ada di
Indonesia yang menerbitkan soal kehdupan TKW, pekerja migran yang ada di Hong
Kong? Di negara-negara dunia lainnya?," imbuhnya.
Menurut Miftah, aktivitas jurnalisme warga yang dilakukan Yuli dianggap berbahaya
oleh otoritas Hong Kong. Ia menambahkan bahwa yang dialami Yuli menjadi bukti
Page 89 of 96.
