Page 95 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 05 DESEMBER 2019
P. 95
"Informasi-informasi yang diproduksi oleh Yuli Arista sangat bermanfaat bagi semua
orang yang ingin mendapatkan informasi tangan pertama dari narasumber yang ada
di lokasi ketimbang hanya informasi dan peringatan standar yang disampaikan oleh
perwakilan Indonesia dalam hal ini KJRI Hong Kong," jelas Wahyu dalam keterangan
resmi yang diterima ABC.
Otoritas Hong Kong, sebutnya, menilai aktivitas citizen journalism (jurnalisme
warga) Yuli lewat Migran Pos membahayakan. "Situasi ini memperlihatkan bahwa
ada ancaman terhadap kebebasan berekspresi bagi pekerja migran Indonesia, dan
negara-negara lainnya, di Hong Kong dan ini merupakan pelanggaran hak asasi
manusia," utara Wahyu.
Kecaman serupa juga datang dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Surabaya.
Dalam konferensi pers mereka (3/12/2019), AJI Surabaya menuding Otoritas Hong
Kong merasa terancam dengan aktivitas Yuli padahal buruh migran ini, dianggap
mereka, membagikan informasi bermanfaat lewat media yang dirintisnya.
"Beberapa artikel yang ditulis Yuli dan kawan-kawannya di Migran Pos, memberikan
informasi panduan bagi pekerja yang ingin beraktivitas aman di luar rumah."
"Misalnya lokasi-lokasi mana yang rusuh, jalan alternatif sampai angkutan umum
yang bisa digunakan. Menurut kami, ini semua berkaitan kepentingan dan
keselamatan publik."
Terluka dan emosional
Di balik penahanannya selama 28 hari, ada luka yang membekas dalam ingatan Yuli.
Ia mengaku sempat diperiksa tanpa busana saat berada di tahanan CIC.
Meski sang majikan menginginkannya kembali ke Hong Kong, namun ia masih ragu
untuk kembali menjadi pekerja migran.
Tak merasa didampingi
Direktur Perlindungan WNI di Kementerian Luar Negeri Indonesia, Judha Nugraha,
mengatakan perwakilan Indonesia di Hong Kong telah mengikuti dan mendampingi
kasus yang dialami Yuli.
"Yang bersangkutan didakwa melanggar ketentuan imigrasi Hong Kong yaitu
melebihi ijin tinggal atau overstay."
"Sesuai hukum Hong Kong, pelanggaran imigrasi masuk dalam kategori kasus
pidana dimana pelanggarnya diancam sanksi denda dan penjara maksimal 2 tahun,"
kata Judha dalam keterangan yang disampaikannya kepada ABC.
Terkait kecurigaan Yuli atas motif penahanan dirinya dan kecaman sejumlah
organisasi, Judha mengatakan Pemerintah Indonesia tak bisa berspekulasi tentang
kaitan proses hukum yang dihadapi Yuli dengan tulisan-tulisan yang
dipublikasikannya, mengenai demonstrasi di Hong Kong.
Page 94 of 96.
