Page 91 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 05 DESEMBER 2019
P. 91
semakin buruknya kebebasan berekspresi di era demokrasi. Padahal, informasi-
informasi yang disampaikan Yuli, bermanfaat bagi banyak orang, terutama pekerja
migran di Hong Kong, yang ingin mengetahui dan mendapatkan informasi terkait
apa yang sebenarnya terjadi di sana.
Miftah menyampaikan bahwa Yuli menyajikan informasi dari narasumber yang ada
di lokasi, ketimbang hanya informasi dan peringatan normatif yang diberikan
perwakilan Indonesia dalam hal ini KJRI Hong Kong.
KJRI: Semua kewenangan otoritas
Menanggapi hal ini, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Hong Kong
menegaskan bahwa yang dilakukan oleh otoritas Hong Kong terhadap Yuli adalah
bentuk tindakan atas pelanggaran keimigrasian yaitu tinggal melebihi waktu yang
diijinkan (overstay).
Menurut Konsul Protokol dan Konsuler, KJRI Hong Kong, Erwin Akbar, KJRI tidak
dapat berspekulasi mengenai kaitan proses hukum Yuli dengan tulisan-tulisannya
tentang demonstrasi di Hong Kong.
"Sesuai keputusan pengadilan, Yuli dinyatakan bersalah telah melanggar aturan
keimigrasian Hong Kong dan dijatuhi sanksi hukum atas pelanggaran tersebut,"
jelas Erwin lewat pernyataan tertulisnya kepada DW Indonesia.
Ia juga menambahkan bahwa apa yang dilakukan Yuli selama berada di Hong Kong,
terkait kegiatan jurnalistiknya tidak bisa didefinisikan dengan jelas kegiatan seperti
apa.
"Kita tidak bisa mendefinisikan dengan jelas kegiatan jurnalistik mana yang sifatnya
'pekerjaan atau profesi', atau volunteer atau sekedar hobi, itu semua kewenangan
otoritas Hong Kong," pungkasnya.
Yang jelas menurut KJRI Hong Kong, sanksi dan deportasi yang dikenakan kepada
Yuli berdasarkan putusan pengadilan adalah pelanggaran pidana aturan
keimigrasian yaitu overstay.
"Sesuai aturan setempat dan kontrak kerja, seseorang yang bekerja di Hong Kong
dengan visa kerja tertentu (misalnya Domestic Helper) hanya boleh melakukan
pekerjaan yang tertulis di kontrak kerjanya dan tidak diperbolehkan bekerja yang
lain atau bekerja pada majikan yang berbeda," jelasnya.
Ada tekanan politik
Sementara International Domestic Workers Federation (IDWF) yang memberikan
pendampingan kepada Yuli selama menghadapi kasus ini, mengecam keras otoritas
imigras Hong Kong.
Koordinator regional Asia IDWF, Fish Ip, menyampaikan bahwa kebijakan
pemerintah Hong Kong harus dievaluasi kembali.
Page 90 of 96.
