Page 147 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 147
Judul UU Cipta Kerja Harus Direvisi, Penetapan Upah Tetap Berlaku
Nama Media detik.com
Newstrend UU Cipta Kerja
Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5832688/uu-cipta-
kerja-harus-direvisi-penetapan-upah-tetap-berlaku
Jurnalis Herdi Alif Al Hikam
Tanggal 2021-11-29 19:15:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Mahkamah Konstitusi (MK) meminta UU Cipta Kerja untuk diperbaiki. Pemerintah pun akan
segera melakukan perbaikan pada undang-undang sapu jagat ini. Di samping itu, pemerintah
menegaskan semua substansi aturan yang terdapat di dalam aturan ini tetap berlaku meskipun
harus diperbaiki. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pemerintah pun akan
tetap menerapkan UU Cipta Kerja di seluruh sektor. Baik implementasi di pusat dan daerah.
UU CIPTA KERJA HARUS DIREVISI, PENETAPAN UPAH TETAP BERLAKU
Mahkamah Konstitusi (MK) meminta UU Cipta Kerja untuk diperbaiki. Pemerintah pun akan
segera melakukan perbaikan pada undang-undang sapu jagat ini.
Di samping itu, pemerintah menegaskan semua substansi aturan yang terdapat di dalam aturan
ini tetap berlaku meskipun harus diperbaiki. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto
menegaskan pemerintah pun akan tetap menerapkan UU Cipta Kerja di seluruh sektor. Baik
implementasi di pusat dan daerah.
Salah satunya adalah beberapa substansi aturan mengenai ketenagakerjaan. Mulai dari aturan
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) hingga aturan pengupahan.
"Pemerintah terus melakukan operasionalisasi UU Cipta Kerja pada seluruh sektor baik di pusat
dan daerah. Terkait ketenagakerjaan termasuk pelaksanaan jaminan kehilangan pekerjaan dan
pengupahan," ungkap Airlangga dalam konferensi pers virtual, Senin (29/11/2021).
Kembali ke Airlangga juga menyatakan pemerintah dan DPR akan melakukan revisi UU Cipta
Kerja. Airlangga mengatakan revisi UU Cipta Kerja ini akan masuk dalam Program Legislasi
Nasional DPR di tahun 2022.
"Pemerintah akan sampaikan surat ke pimpinan DPR untuk masukkan revisi UU Cipta Kerja ke
dalam Prolegnas Prioritas tahun 2022," ujar Airlangga.
Airlangga pun mengatakan pemerintah akan terus melakukan implementasi aturan ini di semua
sektor. Bahkan dia mengatakan pemerintah pusat akan menerbitkan aturan berupa Instruksi
146
