Page 149 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 149

Judul               Buruh Respons Anies soal Hitung-hitungan UMP 2022
                Nama Media          cnnindonesia.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211129190501-92-
                                    727565/buruh-respons-anies-soal-hitung-hitungan-ump-2022
                Jurnalis            Senin, 29 Nov 2021 19:09 WIB
                Tanggal             2021-11-29 19:09:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Ringkasan

              Konfederasi  Serikat Pekerja  Indonesia  (KSPI)  menanggapi  sikap  Gubernur  DKI  Jakarta  Anies
              Baswedan yang meminta Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk meninjau kembali formula
              atau hitung-hitungan penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2022. Sebelumnya, Anies menilai
              ketentuan UMP tersebut dinilai jauh dari kelayakan dan tidak adil.



              BURUH RESPONS ANIES SOAL HITUNG-HITUNGAN UMP 2022

              Konfederasi  Serikat Pekerja  Indonesia  (KSPI)  menanggapi  sikap  Gubernur  DKI  Jakarta  Anies
              Baswedan yang meminta Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk meninjau kembali formula
              atau hitung-hitungan penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2022. Sebelumnya, Anies menilai
              ketentuan UMP tersebut dinilai jauh dari kelayakan dan tidak adil.

              "Kami berharap, tadi sepertinya Pak Anies, Gubernur DKI akan mengubah. Kami berkeyakinan
              tadi sudah menjanjikan akan ada yang lebih baik, bahasa beliau agar aturan tidak dilanggar, tapi
              keadilan harus ditegakkan," ujar Presiden KSPI Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Senin
              (29/11).

              Said  menyatakan  para  buruh  akan  menunggu  kelanjutan  dari  permintaan  Anies kepada  Ida.
              Kendati begitu, ia mengatakan serikat buruh tetap mematangkan rencana mogok nasional yang
              akan dilakukan pada 6-8 Desember 2021.

              Sebab, serikat buruh ingin berjaga-jaga bila gubernur di provinsi lain tetap menetapkan UMP
              sesuai  formula  yang  berlaku  di  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  36  Tahun  2021  tentang
              Pengupahan. Padahal, menurut buruh, PP tersebut harusnya tidak bisa dipakai.

              Pasalnya, menurut putusan Mahkamah Konstitusi (MK), aturan yang berkriteria strategis dan
              berdampak luas seperti PP Pengupahan seharusnya ditangguhkan. Dengan demikian, aturan itu
              tidak bisa digunakan, namun tidak boleh menerbitkan aturan baru dulu.





                                                           148
   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154