Page 152 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 152
Jika aspirasi itu tak dipenuhi, mereka mengancam akan mogok kerja besar-besaran. "Jika tetap
dipaksakan, kami akan mogok tanggal 6, 7, dan 8 (Desember)," tegas Sekretaris KSPI, Aulia
Hakim, di lokasi, Senin (29/11).
Hakim menilai kenaikan upah saat in belum cukup memenuhi kebutuhan mereka. Apalagi ada
tambahan keperluan yang harus dibeli untuk bertahan dalam menghadapi pandemi COVID-19.
"Kami meminta untuk dipertimbangkan kebutuhan pokok pada masa pandemi. Itu saja
sebenarnya. Angka yang kami temukan harga hand sanitizer, masker, vitamin, itu [kenaikan] 10
persen," imbuhnya.
Menurut dia, penetapan upah berdasarkan PP 36 tahun 2021 tentang pengupahan merupakan
sebuah kesalahan yang merugikan para buruh. "Putusan MK bahwa UU yang digunakan
penetapan upah yakni PP 36 tahun 2021 melanggar UU 1945," tegas dia lagi.
Dalam orasinya, buruh juga meminta Kepala Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah untuk mundur
dari jabatannya. Mereka meminta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk turut serta
memperjuangkan nasib para buruh.
"Kami berharap Pak Ganjar gunakan hati nuraninya. Buruh sangat rindu dengan seorang
pimpinan negara yang pro Buruh. Tapi kalau Pak Ganjar saat penerapannya tidak pro dengan
kami, mungkin kami akan menyatakan sikap apakah Pak Ganjar layak jadi presiden atau tidak.
Ini harus jelas," kata Aulia.
Usai melakukan aksi di depan kantor Disnakertrans Jateng, massa bergeser ke depan kantor
Gubernur Jawa Tengah. Mereka berencana bertahan hingga sore.
Sebelumnya, mereka telah melakukan unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jateng pada Kamis
(25/11). Mereka kecewa karena kenaikan UMP 2022 hanya 0,78 persen atau sekitar Rp 13.000.
151
