Page 148 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 148
Mendagri kepada pemerintah daerah untuk tetap mengimplementasikan semua substansi UU
Cipta Kerja.
"Terkait ini Kemendagri akan sampaikan Inmendagri ke kepala daerah terkait operasionalisasi
UU Cipta Kerja," ungkap Airlangga.
Masalah pengupahan paling hangat jadi kontroversi. Hal itu setelah penetapan upah minimum
yang menggunakan formula baru di UU Cipta Kerja. Formula perhitungan itu tertuang dalam PP
Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Menurut kalangan buruh, perhitungan itu membuat upah minimum naik tipis. Terakhir upah
minimum untuk 2022 ini bila dihitung dengan formula baru dalam UU Cipta Kerja secara nasional
upah minimum cuma naik 1,09% saja.
Bahkan di Jakarta saja upah minimum cuma naik sebesar 0,85% saja atau Rp 37.749 dari UMP
2021 menjadi Rp 4.453.935.
Bahkan gelombang protes pun dilakukan oleh kalangan buruh. Salah satunya hari ini di Jakarta.
Beberapa buruh yang melakukan aksi di Jakarta hari ini meminta kenaikan upah hingga 7-10%.
"Kami buruh DKI Jakarta meminta harus hari ini revisi dan mencabut tuntutan buruh UMP Rp 37
ribu sebagai selisih, yaitu cuma berapa persen kita minta 7-10 persen Gubernur harus berani,"
ujar perwakilan KSPI Jakarta Sony Hinasa yang melakukan aksi di Balai Kota Jakarta.
Sebelumnya, Presiden KSPI Said Iqbal berpendapat bahwa keputusan MK yang meminta UU
Cipta Kerja untuk diperbaiki mengartikan bahwa penetapan upah minimum harus kembali
mengacu pada peraturan lama. Dia meminta para kepala daerah mencabut penetapan upah
minimum yang ditetapkan dengan perhitungan UU Cipta Kerja.
"Kepada Gubernur yang telah menetapkan upah minimum/UMP 2022 dicabut, direvisi karena MK
menyatakan nggak boleh dipakai, ditangguhkan, nggak boleh dipakai (kalau) ditangguhkan itu
sampai ada kemudian perbaikan paling lama 2 tahun," katanya dalam konferensi pers virtual,
Jumat (26/11/2021).
147
