Page 155 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 155

Judul               NTB tetapkan UMP 2022 sebesar Rp2,2 juta
                Nama Media          lampung.antaranews.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://lampung.antaranews.com/berita/567493/ntb-tetapkan-ump-
                                    2022-sebesar-rp22-juta
                Jurnalis            Edy Supriyadi
                Tanggal             2021-11-29 19:01:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Ringkasan

              Pemerintah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  menetapkan  Upah Minimum Provinsi  (UMP) tahun
              2022 sebesar Rp2,207 juta lebih. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB I Gede Putu
              Aryadi, mengatakan besaran UMP ini ditetapkan berdasarkan SK Gubernur Nomor 561-685 19
              Nopember 2021, persis sama dengan besaran yang direkomendasikan berdasarkan hasil sidang
              Dewan Pengupahan Provinsi NTB pada 16 Nopember 2021.


              NTB TETAPKAN UMP 2022 SEBESAR RP2,2 JUTA

              Mataram - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP)
              tahun 2022 sebesar Rp2,207 juta lebih.

              Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB I Gede Putu Aryadi, mengatakan besaran UMP
              ini ditetapkan berdasarkan SK Gubernur Nomor 561-685 19 Nopember 2021, persis sama dengan
              besaran yang direkomendasikan berdasarkan hasil sidang Dewan Pengupahan Provinsi NTB pada
              16 Nopember 2021.

              "Perhitungan UMP 2022 menggunakan formula perhitungan yang telah diatur secara lengkap
              pada  Pasal  26  Peraturan  Pemerintah  Nomor  36  Tahun  2021  dengan  menggunakan  data
              perekonomian dan ketenagakerjaan yang ditetapkan oleh BPS yang disampaikan melalui Menteri
              Ketenagakerjaan," ujarnya di Mataram, Senin.

              Ia  menjelaskan,  dalam  formula  penghitungan  UMP  dan  UMK  dalam  PP  Nomor  36  tersebut,
              ditentukan formula batas atas dan batas bawah.

              Tujuannya adalah untuk mengurangi kesenjangan upah minimum wilayah sehingga nantinya
              terwujud keadilan pengupahan antar wilayah.

              "Dalam menentukan UMP dan UMK ini, kita harus konsisten menerapkan PP 36 sebagai pedoman
              kita. Ketika kita keluar dari pedoman ini, tentu ada konsekuensi yang tidak ringan," kata Aryadi.



                                                           154
   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160