Page 156 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 156
Sekretaris Dewan Pengupahan Provinsi NTB, menegaskan Dewan Pengupahan tingkat
kabupaten/kota dalam menghitung besaran UMK 2022, harus mengikuti formula perhitungan
UMK yang diatur pada Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 dan menggunakan
data perekonomian dan ketenagakerjaan yang ditetapkan oleh BPS Pusat yang sebelumnya telah
disampaikan melalui surat edaran Menteri Ketenagakerjaan.
"Dengan menggunakan formula dan data tersebut, maka saat ini ketika kita mengakses sistem
penghitungan upah minimun pada kalkulator nasional yang dipublikasi oleh Kemenaker secara
daring (online), akan secara otomatis kita dapat melihat nilai/besaran UMP maupun UMK masing-
masing daerah," ujar mantan Kadis Kominfotik NTB itu.
Dari hasil pengamatan pada kalkulator nasional tersebut, Gede Aryadi menyebut terdapat 5
kabupaten di NTB yang nilai atau besaran UMK tahun 2022 berada di bawah UMP.
Kelima daerah kabupaten tersebut, kata Gede Aryadi, yakni Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten
Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Dompu.
Di dalam PP 36 tahun 2021 ditegaskan bahwa UMK harus lebih tinggi dari UMP.
Maka, sesuai ketentuan pasal 33 PP 36 2021 terhadap daerah yang besaran UMK-nya lebih
rendah dari UMP berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan formula dan data
perekonomiannya, maka kepala daerah tidak dapat merekomendasikan UMK tersebut.
"Namun, secara otomatis besaran UMK pada kabupaten yang bersangkutan menggunakan nilai
UMP," ucap Aryadi.
Aryadi merincikan UMK kabupaten/kota se-NTB, berdasarkan hasil perhitungan kalkulator pada
sistem nasional yang dipublikasi Kemenaker RI, di antaranya UMP NTB sebesar Rp2.207.212,
UMK Kota Mataram Rp2.416.953, UMK Lombok Barat Rp2.203.328, UMK Lombok Tengah
Rp2.202.958, UMK Lombok Timur Rp2.205.000.
Lalu, UMK Lombok Utara Rp2.187.171, UMK Sumbawa Barat Rp2.316.279, UMK Sumbawa
Rp2.227.172, UMK Kabupaten Dompu Rp2.199.610, UMK Kabupaten Bima Rp2.243. 371, dan
UMK Kota Bima Rp2.265.367.
Dari data di atas terlihat bahwa selain terdapat 5 kabupaten yang nilai UMK lebih rendah dari
UMP, juga terdapat 5 kabupten/kota yang besaran UMP-nya lebih tinggi dari UMP. Bahkan kota
Mataram, nilai peningkatan UMK-nya cukup tajam.
Aryadi mengungkapkan, UMK Kota Mataram naik di atas 10 persen dibandingkan 2021 sebesar
Rp2.184.485.
"Kenaikan UMK Kota Mataram signifikan disebabkan oleh konsumsi per kapita penduduk di Kota
Mataram lebih tinggi dan jumlah anggota rumah tangga yang bekerja di kota Mataram jauh lebih
tinggi dibandingkan provinsi dan kabupaten/kota lainya," ungkapnya.
Pada sidang yang dihadiri lengkap oleh pengurus dari APINDO dan Serikat Pekerja,
menyampaikan bahwa saat ini penghitungan UMK 2022 oleh Dewan Pengupahan
kabupaten/kota sedang berproses. Penetapan UMK 2022 paling lambat diumumkan 30
November.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Dewan Pengupahan dari Akademisi Unram Sahri
menyampaikan UMK harus lebih tinggi dari UMP. Sidang ini dilakukan untuk melihat bersama
perhitungan UMK dengan formula yang ditetapkan oleh pemerintah.
155
