Page 157 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 157
Selaku Dewan Pengupahan Provinsi tidak memiliki kewenangan terkait penetapan UMK, karena
merupakan hak prerogatif dari Dewan Pengupahan kabupaten/kota yang selanjutnya akan
ditetapkan oleh Walikota/Bupati dan dilaporkan ke Gubernur melalui Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi.
"Jadi, Dewan Pengupahan Provinsi hanya memberikan masukan," katanya.
156
