Page 213 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 213
berubah. Hal itu tergantung hasil demo yang dilakukan di berbagai wilayah Indonesia. Para buruh
menuntut soal penetapan upah minimum kota (UMK) dan upah minimum provinsi (UMP) yang
berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
"Jika di daerah-daerah yang gubernur-nya sudah menetapkan UMK dan UMP tidak berdasarkan
PP Nomor 36 itu, rencana aksi kami tanggal 6-8 akan dievaluasi lagi," kata Riden kepada
Republika.co.id, Senin (29/11). Riden mengaku dirinya ikut hadir dalam aksi di Jakarta. Dia
mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah menemui peserta aksi.
"Pak Anies menyatakan secara implisit, secara jelas akan merevisi UMP DKI yang sudah
diterbitkan berdasarkan PP Nomor 36," ujar dia. Pihak serikat pekerja akan menunggu hasil aksi
di daerah paling lambat 2 Desember. Apabila keputusan gubernur di daerah lain masih mengacu
pada PP Nomor 36, Riden menyebut tetap akan melakukan mogok kerja nasional.
"Kami akan tetap mogok kerja kalau upah UMK 2022 berdasarkan PP Nomor 36," ucap dia. Ketua
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bidang Kebijakan Publik, Sutrisno Iwantono mengatakan,
saat ini sudah tidak diperlukan lagi aksi menuntut penetapan nominal UMK.
"Angka itu sudah ditetapkan pemerintah dengan mendengar suara dari berbagai pihak," kata
Sutrisno. Menurut dia, apabila itu terus dilakukan akan mengganggu aktivitas ekonomi. Meskipun
penanganan pandemi Covid-19 sudah baik dan angka infeksi semakin turun, dampak bagi pelaku
usaha tetap dirasakan. Untuk saat ini, para pelaku usaha sudah bertahan setengah mati.
"Jangan menimbulkan masalah baru. Terlebih ada varian baru (Covid-19) Omicron yang luar
biasa. Mogok itu juga mempunyai risiko, kalau terjadi nanti runyam lagi ekonomi kita. Nanti pada
akhirnya bisa berhenti kita, tidak bisa membayar gaji, susah semua," ujar dia. Meski begitu,
Sutrisno mengatakan, sudah menjadi hak para buruh untuk melakukan penolakan itu. Namun,
akan lebih baik apabila diurungkan kegiatannya.
"Kalau diimbau, lebih baik diurungkan supaya tidak menimbulkan kemandekan lagi dalam
kegiatan usaha," kata dia.
212
