Page 217 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 217
Judul Tolak Kenaikan UMP, Buruh Demo Minta Revisi UU Cipta Kerja
Nama Media tagar.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.tagar.id/tolak-kenaikan-ump-buruh-demo-minta-revisi-uu-
cipta-kerja
Jurnalis Mila Yefriza
Tanggal 2021-11-29 17:50:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Pada tanggal 29 November 5.000-10.000 buruh akan ada
aksi di Balai Kota Gubernur DKI, memberikan target -tanda petik- ultimatum 3x24 jam (agar) SK
Gubernur tentang UMP DKI dicabut/direvisi naiknya menjadi 5 %, jangan pakai PP Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan
Ringkasan
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menolak kenaikan UMP atau upah
minimum provinsi 2022 yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sebesar
1,09 persen. KSPSI meminta kenaikan UMP sebesar 5 %.
TOLAK KENAIKAN UMP, BURUH DEMO MINTA REVISI UU CIPTA KERJA
Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menolak kenaikan UMP atau
upah minimum provinsi 2022 yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
sebesar 1,09 persen. KSPSI meminta kenaikan UMP sebesar 5 %.
Idealnya pengaturan upah minimum mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun
2015 tentang Pengupahan, bukan pada PP No. 36 Tahun 2021, yang merupakan turunan dari
UU Cipta Kerja.
Perhitungan upah minimum seharusnya didasarkan pada survey Standar Kebutuhan Hidup Layak
(SKHL) yang berisi 60 item kebutuhan pekerja. Semuanya harus dipenuhi, baru bisa upah
minimum itu disebut adil.
Kabarnya, Buruh bakal demo berjilid-jilid mulai Senin, 29 November 2021 sampai Anies
menaikkan upah minimum provinsi (UMP) DKI 5% di 2022.
"Pada tanggal 29 November 5.000-10.000 buruh akan ada aksi di Balai Kota Gubernur DKI,
memberikan target -tanda petik- ultimatum 3x24 jam (agar) SK Gubernur tentang UMP DKI
dicabut/direvisi naiknya menjadi 5 %, jangan pakai PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang
216
