Page 220 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 220
TERIMA MASSA BURUH, ANIES SEBUT FORMULA UMP 2022 TIDAK ADIL
Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebutkan formula penetapan upah minimum
provinsi (UMP) 2022 yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan, tidak adil dan tidak sesuai dengan kondisi buruh di lapangan. Karena, kata
Anies, pihaknya telah mengirimkan surat kepada Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziah untuk meninjau ulang formula penetapan UMP 2022 tersebut.
Hal tersebut disampaikan Anies saat menemui para buruh yang menggelar aksi unjuk rasa terkait
UMP 2022 di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/11/2021).
"Formula ini kalau di Jakarta tidak sesuai. Karena itu kita mengirimkan surat (ke menaker) sesuai
prosedur bahwa formula harus memberikan rasa keadilan. Kita sedang fase pembahasan. Kita
berkeinginan agar di Jakarta baik buruh dan pengusaha merasakan keadilan. Kan adil itu harus
semuanya," ujar Anies di hadapan ratusan buruh.
Anies mengatakan, pihaknya mau tidak mau harus menetapkan UMP 2022 sesuai dengan
formula yang diatur PP Nomor 36 Tahun 2021. Jika tidak mengikuti formula tersebut, maka
pihaknya akan dinilai melanggar aturan dan dikenakan sanksi.
"Perlu saya sampaikan tanggal 20 November harus dikeluarkan (keputusan gubernur DKI soal
UMP 2022) karena ketentuannya mengharuskan harus keluar keputusan gubernur sebelum
tanggal 20 November. Bila tidak mengeluarkan, maka jadi melanggar. Karena itu kami keluarkan
yang masih sesuai PP 36 sambil kita mengirimkan surat. Kami terpaksa keluarkan kepgub
(keputusan gubernur), karena bila tidak dikeluarkan, maka dianggap melanggar," jelas Anies.
Dalam surat ke menaker tersebut, Anies telah menyampaikan kenaikan UMP 2022 sebesar Rp
38.000 atau 0,85% dari UMP tahun 2021 terlalu kecil. Padahal dalam kurun waktu 6 tahun
terakhir (2016-2021) rata-rata kenaikan UMP DKI Jakarta adalah sebesar 8,6%.
"Tahun lalu memang ada krisis karena itu memang turun, jadi masuk akal (kenaikannya) 3,2%.
Tetapi, 2022 hanya 0,85%, kami pun berpandangan ini angka terlalu kecil untuk buruh di
Jakarta," tandas Anies.
Karena itu, kata Anies, perjuangan para buruh sama dengan perjuangan Pemprov DKI Jakarta.
Anies sedang berupaya agar kenaikan UMP DKI 2022 bisa ditinjau ulang dan direvisi sehingga
angkanya bisa lebih tinggi dari yang sudah ditetapkan yaitu Rp 38.000.
"Kami memahami dan saat ini kami sedang sama-sama memperjuangan agar UMP Jakarta naik
lebih tinggi dari formula yang ada sekarang. Itu sudah kami serahkan karena kita harus bekerja
mengikuti prosedur. Saya minta teman-teman bantu untuk bisa sama-sama membuat ini tuntas
dan semoga nanti kita akan dapat hasil yang optimal. Kita ingin agar kesepakatan segera bisa
terwujud dan nantinya di Jakarta bisa merasakan keadilan," pungkas Anies.
219