Page 220 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 220

TERIMA MASSA BURUH, ANIES SEBUT FORMULA UMP 2022 TIDAK ADIL

              Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebutkan formula penetapan upah minimum
              provinsi  (UMP)  2022  yang  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  36  Tahun  2021
              tentang Pengupahan, tidak adil dan tidak sesuai dengan kondisi buruh di lapangan. Karena, kata
              Anies,  pihaknya  telah  mengirimkan  surat  kepada  Menteri  Ketenagakerjaan  (Menaker)  Ida
              Fauziah untuk meninjau ulang formula penetapan UMP 2022 tersebut.

              Hal tersebut disampaikan Anies saat menemui para buruh yang menggelar aksi unjuk rasa terkait
              UMP 2022 di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/11/2021).

              "Formula ini kalau di Jakarta tidak sesuai. Karena itu kita mengirimkan surat (ke menaker) sesuai
              prosedur bahwa formula harus memberikan rasa keadilan. Kita sedang fase pembahasan. Kita
              berkeinginan agar di Jakarta baik buruh dan pengusaha merasakan keadilan. Kan adil itu harus
              semuanya," ujar Anies di hadapan ratusan buruh.

              Anies  mengatakan,  pihaknya  mau  tidak  mau  harus  menetapkan  UMP  2022  sesuai  dengan
              formula yang diatur PP Nomor 36 Tahun 2021. Jika tidak mengikuti formula tersebut, maka
              pihaknya akan dinilai melanggar aturan dan dikenakan sanksi.

              "Perlu saya sampaikan tanggal 20 November harus dikeluarkan (keputusan gubernur DKI soal
              UMP  2022)  karena  ketentuannya  mengharuskan  harus  keluar  keputusan  gubernur  sebelum
              tanggal 20 November. Bila tidak mengeluarkan, maka jadi melanggar. Karena itu kami keluarkan
              yang  masih  sesuai  PP  36  sambil  kita  mengirimkan  surat.  Kami  terpaksa  keluarkan  kepgub
              (keputusan gubernur), karena bila tidak dikeluarkan, maka dianggap melanggar," jelas Anies.

              Dalam surat ke menaker tersebut, Anies telah menyampaikan kenaikan UMP 2022 sebesar Rp
              38.000  atau  0,85%  dari  UMP  tahun  2021  terlalu  kecil.  Padahal  dalam kurun  waktu  6  tahun
              terakhir (2016-2021) rata-rata kenaikan UMP DKI Jakarta adalah sebesar 8,6%.

              "Tahun lalu memang ada krisis karena itu memang turun, jadi masuk akal (kenaikannya) 3,2%.
              Tetapi,  2022  hanya  0,85%,  kami  pun  berpandangan  ini  angka  terlalu  kecil  untuk  buruh  di
              Jakarta," tandas Anies.

              Karena itu, kata Anies, perjuangan para buruh sama dengan perjuangan Pemprov DKI Jakarta.
              Anies sedang berupaya agar kenaikan UMP DKI 2022 bisa ditinjau ulang dan direvisi sehingga
              angkanya bisa lebih tinggi dari yang sudah ditetapkan yaitu Rp 38.000.

              "Kami memahami dan saat ini kami sedang sama-sama memperjuangan agar UMP Jakarta naik
              lebih tinggi dari formula yang ada sekarang. Itu sudah kami serahkan karena kita harus bekerja
              mengikuti prosedur. Saya minta teman-teman bantu untuk bisa sama-sama membuat ini tuntas
              dan semoga nanti kita akan dapat hasil yang optimal. Kita ingin agar kesepakatan segera bisa
              terwujud dan nantinya di Jakarta bisa merasakan keadilan," pungkas Anies.



















                                                           219
   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225