Page 219 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021

Judul Terima Massa Buruh, Anies Sebut Formula UMP 2022 Tidak Adil
Nama Media beritasatu.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.beritasatu.com/megapolitan/860401/terima-massa-buruh-
anies-sebut-formula-ump-2022-tidak-adil
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-11-29 17:43:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Formula ini kalau di Jakarta tidak sesuai.
Karena itu kita mengirimkan surat (ke menaker) sesuai prosedur bahwa formula harus
memberikan rasa keadilan. Kita sedang fase pembahasan. Kita berkeinginan agar di Jakarta baik
buruh dan pengusaha merasakan keadilan. Kan adil itu harus semuanya

negative - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Perlu saya sampaikan tanggal 20 November
harus dikeluarkan (keputusan gubernur DKI soal UMP 2022) karena ketentuannya
mengharuskan harus keluar keputusan gubernur sebelum tanggal 20 November. Bila tidak
mengeluarkan, maka jadi melanggar. Karena itu kami keluarkan yang masih sesuai PP 36 sambil
kita mengirimkan surat. Kami terpaksa keluarkan kepgub (keputusan gubernur), karena bila tidak
dikeluarkan, maka dianggap melanggar

negative - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Tahun lalu memang ada krisis karena itu
memang turun, jadi masuk akal (kenaikannya) 3,2%. Tetapi, 2022 hanya 0,85%, kami pun
berpandangan ini angka terlalu kecil untuk buruh di Jakarta
positive - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Kami memahami dan saat ini kami sedang
sama-sama memperjuangan agar UMP Jakarta naik lebih tinggi dari formula yang ada sekarang.
Itu sudah kami serahkan karena kita harus bekerja mengikuti prosedur. Saya minta teman-teman
bantu untuk bisa sama-sama membuat ini tuntas dan semoga nanti kita akan dapat hasil yang
optimal. Kita ingin agar kesepakatan segera bisa terwujud dan nantinya di Jakarta bisa
merasakan keadilan

Ringkasan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebutkan formula penetapan upah minimum provinsi
(UMP) 2022 yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan, tidak adil dan tidak sesuai dengan kondisi buruh di lapangan. Karena, kata Anies,
pihaknya telah mengirimkan surat kepada Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah untuk
meninjau ulang formula penetapan UMP 2022 tersebut.

218