Page 283 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 283
"Kenaikan yang hanya sebesar Rp 38 ribu ini dirasa amat jauh dari layak dan tidak memenuhi
asas keadilan," kata Anies seperti dikutip redaksi, Senin (29/11).
Berkenan hal tersebut, Anies mengusulkan dan mengharapkan Menteri Ketenagakerjaan untuk
dapat meninjau kembali formula penetapan UMP sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan agar dapat memenuhi asas keadilan
dan hubungan industrial yang harmonis.
"Sehingga kesejahteraan pekerja/buruh dapat terwujud," sambung mantan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan itu.
Anies pun mengingatkan DKI Jakarta merupakan satu-satunya provinsi yang tidak memiliki Upah
Minimum Kabupaten/Kota sehingga Upah Minimum Provinsi menjadi ketetapan final yang
berlaku di semua wilayah kota/kabupaten.
Sementara belum ada formula penetapan UMP yang baru, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
sedang melakukan kaji ulang penghitungan UMP tahun 2022 dan pembahasan kembali dengan
semua stakeholder untuk menyempurnakan dan merevisi Keputusan Gubernur dimaksud agar
prinsip keadilan bisa dirasakan.[]
282
