Page 285 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 285
"Berkenaan hal tersebut, dengan hormat kami mengusulkan dan mengharapkan kepada Ibu
Menteri untuk dapat meninjau kembali formula penetapan Upah Minimum Provinsi sebagaimana
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan agar dapat
memenuhi asas keadilan dan hubungan industrial yang harmonis, sehingga kesejahteraan
pekerja/buruh dapat terwujud," jelasnya.
Dorongan untuk meninjau kembali formula penetapan UMP juga disebabkan di DKI Jakarta tidak
memiliki UMK sehingga UMP menjadi ketetapan final yang berlaku di seluruh wilayah
kota/kabupaten. Pihaknya, disebut tengah melakukan kaji ulang penghitungan UMP tahun 2022.
"Sementara belum ada formula penetapan UMP yang baru, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
sedang melakukan kaji ulang penghitungan UMP tahun 2022 dan pembahasan kembali dengan
semua stakeholder untuk menyempurnakan dan merevisi Keputusan Gubernur dimaksud agar
prinsip keadilan bisa dirasakan," pungkasnya.
Detikcom sudah berupaya untuk mengkonfirmasi surat ini kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta namun belum mendapatkan tanggapan.
Sementara Kabiro Humas Kemnaker Chairul Fadly Harahap mengatakan, Kemnaker belum
menerima surat tersebut.
"Kami belum terima suratnya." ujarnya.
Sebagai informasi dalam kurun waktu 6 tahun terakhir rata-rata kenaikan UMP DKI Jakarta
adalah sebesar 8,6% dengan rincian sebagai berikut: 2016: Rp 3.100.000 (14,81%) 2017: Rp
3.355.750 (8,25%) 2018: Rp 3.648.035 (8,71%) 2019: Rp 3.940.973 (8,03%) 2020: Rp
4.276.349 (8,51%) 2021: Rp 4.416.186 (3,27%)
284
