Page 377 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 377
Judul Gubernur Anies Minta Menaker Tinjau ulang Formula Penetapan UMP
Nama Media terasjabar.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://terasjabar.id/plugin/article/view/165298/gubernur-anies-minta-
menaker-tinjau-ulang-formula-penetapan-ump
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-11-29 14:26:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan meminta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziah untuk meninjau ulang formula penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2022.
Permintaan Anies tertulang dalam surat yang dikirim ke Menaker.
GUBERNUR ANIES MINTA MENAKER TINJAU ULANG FORMULA PENETAPAN UMP
Terasjabar.id -- Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan meminta Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziah untuk meninjau ulang formula penetapan upah minimum provinsi (UMP)
2022. Permintaan Anies tertulang dalam surat yang dikirim ke Menaker.
"Kami mengusulkan dan mengharapkan kepada Ibu Menteri untuk dapat meninjau kembali
formula penetapan UMPsebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021
tentang Pengupahan," demikian keterangan Anies melalui surat kepada Menaker yang
salinannya diterima wartawan di Jakarta, Senin (29/11).
Menurut dia, usulan peninjauan formula penetapan UMP itu agar dapat memenuhi asas keadilan
dan hubungan industrial yang harmonis. Sehingga kesejahteraan pekerja atau buruh dapat
terwujud. Permintaan Anies itu dituangkan dalam surat kepada Menaker pada 22 November
2021 terkait usulan peninjauan kembali formula penetapan UMP.
Dalam surat itu, Anies menjelaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diharuskan untuk
menerapkan penghitungan UMP sama persis atau sesuai dengan formula Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 36 Tahun 2021yang dituangkan kembali menjadi Keputusan Gubernur (Kepgub)
Nomor 1395 Tahun 2021 tentang UMP Tahun 2022.
Kemudian, Pemprov DKI diharuskan untuk menetapkan/mengumumkan sebelum tanggal 21
November 2021. Kepgub, lanjut dia, dibuat semata-mata agar tidak melanggar ketentuan di
atas.
"Di sisi lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melihat ada ketidaksesuaian dan tidak terpenuhinya
rasa keadilan antara formula penetapan UMP dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik
Indonesia dengan kondisi senyatanya di lapangan," kata Anies.
376
