Page 378 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021

Berdasarkan formula dari PP Nomor 36 Tahun 2021, kenaikan UMP di DKI Jakarta tahun 2022
hanya sebesar Rp 37.749 atau 0,85 persen menjadi Rp 4.453.935 per bulan. Kenaikan yang
hanya sebesar Rp 38 ribu idibandingkan pada 2021, irasa amat jauh dari layak dan tidak
memenuhi asas keadilan.

Hal itu, mengingat peningkatan kebutuhan hidup pekerja atau buruh terlihat dari inflasi di DKI
Jakarta yaitu sebesar 1,14 persen. Sebagai informasi, dalam kurun waktu enam tahun terakhir
rata-rata kenaikan UMP DKI Jakarta adalah sebesar 8,6 persen yakni pada 2016 sebesar 14,8
persen.

Kemudian, pada 2017 sebesar 8,2 persen, pada 2018 sebesar 8,7 persen,pada 2019 sebesar 8
persen,pada 2020 mencapai 8,5 persen. dan pada 2021 sebesar 3,2 persen. Selain itu, lanjut
dia, terdapat dinamika pertumbuhan ekonomi yang tidak semua sektor lapangan usaha saat
pandemi Covid-19 mengalami penurunan.

Sebagian sektor, menurut Anies, bahkan mengalami peningkatan. Misalnya, sektor transportasi
dan pergudangan, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial
berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III-
2021.

Sedangkan, kata Anies, Provinsi DKI Jakarta merupakan satu-satunya provinsi yang tidak
memiliki upah minimum kabupaten/kota (UMK), sehingga UMP menjadi ketetapan final yang
berlaku di semua wilayah kota/kabupaten.

"Sementara belum ada formula penetapan UMP yang baru, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
sedang melakukan kaji ulang penghitungan UMP 2022 dan pembahasan kembali dengan semua
stakeholder untuk menyempurnakan dan merevisi Keputusan Gubernur dimaksud agar prinsip
keadilan bisa dirasakan," ucap Anies.

Sementara itu, Aliansi buruh dan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama
Rakyat (Gebrak) dijadwalkan menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta pada
Senin siang WIB, guna mendesak kenaikan UMP Jakarta minimal sebesar 10 persen.

Juru Bicara Gebrak Ilhamsyah, menyatakan, sebelum menyampaikan tuntutan kenaikan UMP,
pihaknya akan melakukan aksi di kawasan industri, seperti di Jakarta Utara dan Tangerang.
Setelah itu, massa kemudian mengarah ke depan Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan,
Jakarta Pusat.

Dia mengaku, massa ingin menuntut pencabutan Surat Keputusan (SK) Penetapan UMP, yang
membuat upah tahun depan hanya naik sebesar 1,09 persen. "Kedua, kita menuntut Presiden
Jokowi mengeluarkan kenaikan upah secara nasional rata-rata antara 10 sampai 15 persen
melalui Keputusan Presiden atau Kepres," kata Ilhamsyah.

Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) itu menegaskan, buruh dan
mahasiswa juga menuntut agar pemerintah dapat menjalankan keputusan Mahkamah Konstitusi
(MK) yang menyatakan bahwa Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
inkonstitusional secara bersyarat.

Disadur dari Republika.co.id Gubernur DKI Jakarta Menaker UMP 2022 Formula.

377