Page 382 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021

Pemprov DKI Jakarta juga mewajibkan kepada para pengusaha untuk menyusun struktur dan
skala upah di perusahaannya dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas
sebagai pedoman upah bagi pekerja/ buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga akan mengawasi dan memberikan sanksi administratif bagi
pengusaha yang tidak melakukan kewajiban tersebut.

Selain menetapkan Upah Minimum Provinsi, Pemprov DKI Jakarta juga menerapkan berbagai
kebijakan lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja/buruh. Di antaranya, dengan
memberikan bantuan layanan'transportasi, penyediaan pangan dengan harga murah, dan biaya
personal pendidikan.

Selain itu, melakukan berbagai jenis program kolaborasi ketenagakerjaan, baik yang sedang
berjalan maupun dalam proses akhir perencanaan.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menetapkan upah minimum provinsi (UMP)
2022 sebesar Rp4.453.935. Jumlah tersebut hanya selisih Rp37.749 dibandingkan UMP 2021.

Meski mengalami kenaikan, namun kontroversi terkait hal tersebut kerap bergulir.

Tak hanya itu, Pemprov DKI juga melakukan berbagai jenis program kolaborasi ketenagakerjaan,
baik yang sedang berjalan maupun dalam proses akhir perencanaan. Adapun program-program
yang dilakukan tersebut, yaitu:

1. Perluasan kriteria penerima manfaat Kartu Pekerja Jakarta dari yang semula berpenghasilan
UMP + 10% (sepuluh persen) menjadi UMP + 15% (lima belas persen) agar dapat menjangkau
lebih banyak pekerja/ buruh, sehingga dapat mengurangi pengeluaran untuk biaya hidup
pekerja/buruh di Jakarta.

2. Anak-anak penerima kartu pekerja diutamakan mendapat KJP plus dan biaya pendidikan
masuk sekolah.

3. Memperbanyak program pelatihan bagi pekerja/ buruh melalui Pusat Pelatihan Kerja Daerah,
Mobile Training Unit, Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi, serta kolaborator.

4. Pengembangan program Jakpreneur dan pembentukan koperasi pekerja/buruh serta
memfasilitasi penjualan produk yang berasal dari program dimaksud ke dalam sistem e-Order.
5. Program biaya pendidikan bagi pekerja/ buruh yang terkena PHK, maupun pekerja/ buruh
yang dirumahkan tanpa diberikan/ dikurangi upahnya.

6. Program bantuan bagi anak yang orang tuanya meninggal akibat pandemi Covid-19.

7. Program kolaborasi antara Disnakertrans dan Energi Provinsi DKI Jakarta dengan Asosiasi
Pengusaha berupa bantuan sarana dan prasana bagi Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang
telah memiliki usaha.

Perkembangan bisnis secara sektoral.

Menurutnya, dalam beberapa waktu terakhir terdapat beberapa sektor usaha yang mengalami
peningkatan dari segi bisnis, tetapi juga banyak sektor yang mengalami penurunan.

"Bidang usaha yang meningkat seperti kesehatan, kuliner juga meningkat, tapi banyak bidang
sesungguhnya menurun pada masa pandemi ini," ujar Ariza di Jakarta.

381