Page 385 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 385

Judul               Alasan Anies Akan Kaji Ulang Besaran UMP DKI Jakarta 2022
                Nama Media          tirto.id
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://tirto.id/alasan-anies-akan-kaji-ulang-besaran-ump-dki-jakarta-
                                    2022-glMW
                Jurnalis            Riyan Setiawan
                Tanggal             2021-11-29 14:24:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif

              Ringkasan

              Kaji  ulang  besaran  UMP  DKI  2022  dilakukan  karena  ada  ketidaksesuaian  antara  formula
              penetapan UMP dari Kemenaker dengan kondisi di lapangan. Gubernur DKI, Anies Baswedan
              tengah  mengkaji  ulang  penghitungan  besaran  Upah  Minimum  Provinsi  (UMP)  Jakarta  2022
              sebesar Rp4.453.935. UMP Jakarta 2022 hanya naik sebesar 0,85% atau Rp37.749 saja.



              ALASAN ANIES AKAN KAJI ULANG BESARAN UMP DKI JAKARTA 2022

              Kaji  ulang  besaran  UMP  DKI  2022  dilakukan  karena  ada  ketidaksesuaian  antara  formula
              penetapan UMP dari Kemenaker dengan kondisi di lapangan.

              Gubernur DKI, Anies Baswedan tengah mengkaji ulang penghitungan besaran Upah Minimum
              Provinsi (UMP) Jakarta 2022 sebesar Rp4.453.935. UMP Jakarta 2022 hanya naik sebesar 0,85%
              atau Rp37.749 saja.

              Hal  tersebut  diutarakan  oleh  Anies  melalui  surat  yang  dilayangkan  ke  Menteri  Tenaga  Kerja
              (Menaker) Ida Fauziyah, 22 November 2021.

              "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang melakukan kaji ulang penghitungan UMP tahun 2022
              dan  pembahasan  kembali  dengan  semua  stakeholder  untuk  menyempurnakan  dan  merevisi
              Keputusan Gubernur dimaksud agar prinsip keadilan bisa dirasakan," kata Anies melalui surat
              tersebut yang dikutip Senin (29/11/2021).

              Dia  menjelaskan,  keputusan  tersebut  dibuat  karena  melihat  ada  ketidaksesuaian  dan  tidak
              terpenuhinya rasa keadilan antara formula penetapan UMP dari Kementerian Ketenagakerjaan
              (Kemenaker) dengan kondisi senyatanya di lapangan.

              Menurutnya, kenaikan yang hanya sebesar Rp38 ribu ini dirasa amat jauh dari layak dan tidak
              memenuhi asas keadilan, mengingat peningkatan kebutuhan hidup pekerja/buruh terlihat dari
              inflasi di DKI Jakarta yaitu sebesar 1,14%.






                                                           384
   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389   390