Page 388 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021

"Kami semua terima formulanya, kami semua terima angkanya, bila diterapkan di Jakarta maka
buruh di Jakarta hanya mengalami penaikan Rp38.000. Kami melihat angka ini amat kecil
dibandingkan tahun sebelumnya," ujar Anies di hadapan massa buruh.

Sementara itu, penaikan UMP pada tahun-tahun sebelumnya cenderung besar. Misal, penaikan
UMP 2021 sebesar 3,2 persen. Padahal tahun 2021 sedang mengalami krisis.

"Tahun sebelumnya di Jakarta itu penaikan UMP 8,2 persen, 8,7 persen, 8,0 persen, 8,5 persen.
Tahun lalu memang ada krisis. Karena itu memang turun, masuk akal jadi 3.2. Tetapi tahun 2022
hanya 0,85 persen pandangan kami, ini angka terlalu kecil untuk buruh di Jakarta," kata Anies.

Diberitakan sebelumnya, KSPI DKI Jakarta dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSMPI)
menggelar unjuk rasa besar dengan mengepung Gedung Balai Kota untuk mendesak Gubernur
Anies Baswedan mencabut surat keputusan tentang penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)
DKI Jakarta tahun 2022 yang hanya naik Rp37.749.

KSPI juga meminta Anies melakukan revisi UMP 2022 dengan kembali mengacu kepada Undang-
Undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 78/2015
tentang Pengupahan.

"KSPI akan memaksimalkan aksi massa sampai dengan gubernur memenuhi tuntutan mereka
terkait UMP DKI Jakarta tahun 2022," kata Ketua Perda KSPI DKI Jakarta, Winarso, kepada
wartawan, Minggu (28/11/2021).

Menurutnya, tuntutan tersebut merespons terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi yang
menyatakan bahwa UU Nomor 11/2020 (UU Cipta Kerja) bertentangan dengan UUD 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Sehingga, pemerintah dengan
DPR dituntut melakukan perbaikan sesuai dengan tenggat waktu sebagaimana yang ditentukan
dalam putusan tersebut. Atas keputusan MK ini, seluruh gubernur dan bupati atau wali kota
wajib mencabut SK perihal UMP 2022.

387