Page 389 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 389
Judul Anies: PP 36/2021 Tak Cocok Diterapkan di Jakarta
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211129140857-32-
727422/anies-pp-36-2021-tak-cocok-diterapkan-di-jakarta
Jurnalis Senin, 29 Nov 2021 14:19 WIB
Tanggal 2021-11-29 14:19:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan formula penetapan Upah Minimum Provinsi
(UMP) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan tidak cocok diterapkan di Jakarta. PP 36/2021 merupakan aturan turunan Undang-
undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
ANIES: PP 36/2021 TAK COCOK DITERAPKAN DI JAKARTA
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan formula penetapan Upah Minimum Provinsi
(UMP) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan tidak cocok diterapkan di Jakarta. PP 36/2021 merupakan aturan turunan Undang-
undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Anies menyebut dengan memakai formula dalam PP 36/2021, kenaikan UMP di Jakarta hanya
sekitar 0,8 persen atau sekitar Rp38.000. Menurutnya, kenaikan tersebut sangat kecil jika
dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
"Kita mengatakan formula ini tidak cocok untuk diterapkan di Jakarta. Formula ini kalau
diterapkan di Jakarta tidak sesuai," kata Anies saat menemui massa buruh, di depan Balai Kota
Jakarta, Senin (29/11).
Atas dasar itu, Anies mengatakan pihaknya pun bersurat ke Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah.
Menurutnya, formula yang digunakan dalam menghitung UMP harus memenuhi asas keadilan.
"Jadi itu sudah kami kirimkan (surat) dan sekarang kita sedang fase pembahasan, kita
berkeinginan agar di Jakarta baik buruh maupun pengusaha merasakan keadilan," katanya.
Sebelumnya, massa buruh yang tergabung dalam KSPI demonstrasi di depan Balai Kota Jakarta,
Senin (29/11). Mereka meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut SK penetapan
UMP 2022.
Di sela-sela aksi, beberapa perwakilan buruh sempat menemui Anies di Balai Kota. Usai
pertemuan itu, Anies mendatangi massa yang berada di depan Balai Kota.
388
