Page 450 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 450
Judul Kebijakan Pengupahan Dalam UU Cipta Kerja Tetap Berlaku
Nama Media liputan6.com
Newstrend UU Cipta Kerja
Halaman/URL https://www.liputan6.com/bisnis/read/4723428/kebijakan-
pengupahan-dalam-uu-cipta-kerja-tetap-berlaku
Jurnalis Tira Santia
Tanggal 2021-11-29 13:13:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Pemerintah memastikan kebiajakan pengupahan yang telah ditetapkan pemerintah daerah tetap
berlaku pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Cipta Kerja.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan sejumlah kebijakan
yang mengacu pada UU Cipta Kerja tetap berjalan. Salah satunya soal pengupahan.
KEBIJAKAN PENGUPAHAN DALAM UU CIPTA KERJA TETAP BERLAKU
Jakarta Pemerintah memastikan kebiajakan pengupahan yang telah ditetapkan pemerintah
daerah tetap berlaku pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Cipta Kerja.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan sejumlah kebijakan
yang mengacu pada UU Cipta Kerja tetap berjalan. Salah satunya soal pengupahan.
Selain itu, lanjut dia, kebijakan terkait ketenagakerjaan lain seperti jaminan kehilangan pekerjaan
juga akan tetap berlaku pasca putusan MK tersebut.
"Terkait dengan ketenagakerjaan termasuk pelaksanaan, terkait dengan jaminan kehilangan
pekerja dan juga terkait pengupahan," ungkap Airlangga dalam konferensi pers, Senin
(29/11/2021).
Selain, kata Airlangga, arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini akan dilaksanakan oleh Menteri
Dalam Negeri Tito Karnavian dengan mengirim Instruksi Dalam Negeri (Inmendagri) kepada
kepala daerah "Menteri Dalam Negeri akan menyampaikan Instruksi Menteri Dalam Negeri
kepada kepala daerah terkait operasionalisasi UU Cipta Kerja," tutup dia.
hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Pemerintah memastikan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority
(INA) tetap beroperasi seperti normal pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan
UU Cipta Kerja.
449
