Page 455 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021

"Di sisi lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melihat ada ketidaksesuaian dan tidak terpenuhinya
rasa keadilan antara formula penetapan UMP dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik
Indonesia dengan kondisi senyatanya di lapangan," katanya.

Berdasarkan formula dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, kenaikan UMP di DKI
Tahun 2022 hanya sebesar Rp37.749 atau 0,85 persen menjadi Rp4.453.935 per bulan.

Kenaikan yang hanya sebesar Rp38.000 itu dirasa amat jauh dari layak dan tidak memenuhi asas
keadilan, mengingat peningkatan kebutuhan hidup pekerja atau buruh terlihat dari inflasi di DKI,
yaitu sebesar 1,14 persen.

Diketahui, dalam kurun waktu enam tahun terakhir rata-rata kenaikan UMP DKI Jakarta sebesar
8,6 persen yakni pada 2016 sebesar 14,8 persen, kemudian pada 2017 sebesar 8,2 persen, 2018
sebesar 8,7 persen, 2019 sebesar 8 persen, 2020 mencapai 8,5 persen dan 2021 sebesar 3,2
persen.

Selain itu, kata dia terdapat dinamika pertumbuhan ekonomi yang tidak semua sektor lapangan
usaha pada masa pandemi Covid-19 mengalami penurunan.

Menurutnya, sebagian sektor bahkan mengalami peningkatan misalnya sektor transportasi dan
pergudangan, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial
berdasarkan data BPS DKI Jakarta Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III-2021.

Sedangkan Provinsi DKI, lanjut dia merupakan satu-satunya provinsi yang tidak memiliki Upah
Minimum Kabupaten/Kota sehingga Upah Minimum Provinsi menjadi ketetapan final yang
berlaku di semua wilayah kota/kabupaten.

"Sementara belum ada formula penetapan UMP yang baru, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
sedang melakukan kaji ulang penghitungan UMP 2022 dan pembahasan kembali dengan semua
'stakeholder' untuk menyempurnakan dan merevisi Keputusan Gubernur dimaksud agar prinsip
keadilan bisa dirasakan," tulis Anies. Editor : Kurnia Illahi.

454