Page 452 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 452
Judul DKI tidak Punya UMK, Anies Buka Opsi Revisi Ketetapan UMP 2022
Nama Media merahputih.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://merahputih.com/post/read/dki-tidak-miliki-umk-anies-buka-
opsi-revisi-ketetapan-ump-2022
Jurnalis Alwan Ridha Ramdani
Tanggal 2021-11-29 13:09:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Kami mengusulkan dan mengharapkan kepada
Ibu Menteri untuk dapat meninjau kembali
neutral - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Di sisi lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
melihat ada ketidaksesuaian dan tidak terpenuhinya rasa keadilan antara formula penetapan
UMP dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan kondisi senyatanya di
lapangan
neutral - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Sementara belum ada formula penetapan UMP
yang baru, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang melakukan kaji ulang penghitungan UMP
2022 dan pembahasan kembali dengan semua 'stakeholder' untuk menyempurnakan dan
merevisi Keputusan Gubernur dimaksud agar prinsip keadilan bisa dirasakan
Ringkasan
Formula penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan, terus menuai polemik dan protes dari buruh.
Berdasarkan formula dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, kenaikan UMP di DKI
Jakarta tahun 2022 hanya sebesar Rp 37.749 atau 0,85 persen menjadi Rp 4.453.935 per bulan.
DKI TIDAK PUNYA UMK, ANIES BUKA OPSI REVISI KETETAPAN UMP 2022
Formula penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan, terus menuai polemik dan protes dari buruh.
Berdasarkan formula dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, kenaikan UMP di DKI
Jakarta tahun 2022 hanya sebesar Rp 37.749 atau 0,85 persen menjadi Rp 4.453.935 per bulan.
Kenaikan yang hanya Rp 37.749 dirasa amat jauh dari layak dan tidak memenuhi asas keadilan,
mengingat peningkatan kebutuhan hidup pekerja atau buruh terlihat dari inflasi di DKI Jakarta
yaitu sebesar 1,14 persen.
451
