Page 453 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 453
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah untuk
meninjau ulang formula penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022. Permintaan Anies itu
dituangkan dalam surat kepada Menaker pada 22 November 2021 terkait usulan peninjauan
kembali formula penetapan UMP.
"Kami mengusulkan dan mengharapkan kepada Ibu Menteri untuk dapat meninjau kembali,"
tulis Anies melalui surat kepada Menaker yang salinannya diterima wartawan di Jakarta, Senin
(29/11).
Menurut dia, usulan peninjauan formula penetapan UMP itu agar dapat memenuhi asas keadilan
dan hubungan industrial yang harmonis, sehingga kesejahteraan pekerja atau buruh dapat
terwujud. Dalam surat itu, Anies menjelaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharuskan untuk
menerapkan penghitungan UMP sama persis atau sesuai dengan formula Peraturan Pemerintah
Nomor 36 Tahun 2021yang dituangkan kembali menjadi Keputusan Gubernur Nomor 1395 tahun
2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022. Kemudian, Pemprov DKI diharuskan untuk
menetapkan/mengumumkan sebelum tanggal 21 November 2021. Keputusan Gubernur itu,
lanjut dia, dibuat semata-mata agar tidak melanggar ketentuan di atas.
"Di sisi lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melihat ada ketidaksesuaian dan tidak terpenuhinya
rasa keadilan antara formula penetapan UMP dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik
Indonesia dengan kondisi senyatanya di lapangan," katanya.
Dalam kurun waktu enam tahun terakhir rata-rata kenaikan UMP DKI Jakarta adalah sebesar 8,6
persen yakni pada 2016 sebesar 14,8 persen, kemudian pada 2017 sebesar 8,2 persen, 2018
sebesar 8,7 persen, 2019 sebesar 8 persen, 2020 mencapai 8,5 persen dan 2021 sebesar 3,2
persen. Anies menilai. terdapat dinamika pertumbuhan ekonomi yang tidak semua sektor
lapangan usaha pada masa pandemi COVID-19 mengalami penurunan. Sebagian sektor bahkan
mengalami peningkatan misalnya sektor transportasi dan pergudangan, informasi dan
komunikasi, jasa keuangan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial berdasarkan data BPS DKI
Jakarta Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III-2021.
Sedangkan, lanjut Mantan Menteri Pendidikan ini, Provinsi DKI Jakarta merupakan satu-satunya
provinsi yang tidak memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), sehingga UMP menjadi
ketetapan final yang berlaku di semua wilayah kota/kabupaten.
"Sementara belum ada formula penetapan UMP yang baru, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
sedang melakukan kaji ulang penghitungan UMP 2022 dan pembahasan kembali dengan semua
'stakeholder' untuk menyempurnakan dan merevisi Keputusan Gubernur dimaksud agar prinsip
keadilan bisa dirasakan," tulis Anies. (*).
452
