Page 454 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 454

Judul               Anies Kirim Surat ke Menaker Minta Tinjau Ulang Formula Penetapan
                                    UMP
                Nama Media          inews.id
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://www.inews.id/news/megapolitan/anies-kirim-surat-ke-menaker-
                                    minta-tinjau-ulang-formula-penetapan-ump
                Jurnalis            Jonathan
                Tanggal             2021-11-29 13:00:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Ringkasan

              Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta kepada Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
              Fauziah  untuk  meninjau  ulang  formula  penetapan  Upah  Minimum  Provinsi  (UMP)  2022.
              Permintaan itu tertuang dalam surat yang ditujukan kepada Menaker pada 22 November 2021.



              ANIES KIRIM SURAT KE MENAKER MINTA TINJAU ULANG FORMULA PENETAPAN
              UMP

              JAKARTA, - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta kepada Menteri Ketenagakerjaan
              (Menaker) Ida Fauziah untuk meninjau ulang formula penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)
              2022. Permintaan itu tertuang dalam surat yang ditujukan kepada Menaker pada 22 November
              2021.

              Dalam surat tersebut, usulan peninjauan formula penetapan UMP agar dapat memenuhi asas
              keadilan dan hubungan industrial yang harmonis, sehingga kesejahteraan pekerja atau buruh
              dapat terwujud.

              "Kami  mengusulkan  dan  mengharapkan  kepada  Ibu  Menteri  untuk  dapat  meninjau  kembali
              formula penetapan UMP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021
              tentang Pengupahan," dikutip dari surat tersebut, Senin (29/11/2021).

              Anies  menjelaskan  Pemerintah  Provinsi  (Pemprov)  DKI  diharuskan  untuk  menerapkan
              penghitungan UMP sama persis atau sesuai dengan formula Peraturan Pemerintah Nomor 36
              Tahun 2021.

              Aturan itu, kata dia dituangkan kembali menjadi Keputusan Gubernur Nomor 1395 tahun 2021
              tentang  Upah  Minimum  Provinsi  Tahun  2022.  Kemudian,  Pemprov  DKI  diharuskan  untuk
              menetapkan/mengumumkan  sebelum  21  November  2021.  Keputusan  Gubernur  itu,  kata  dia
              dibuat agar tidak melanggar ketentuan tersebut.



                                                           453
   449   450   451   452   453   454   455   456   457   458   459