Page 484 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021

Berdasarkan pantauan Beritasatu.com, massa buruh sempat saling dorong dengan aparat
keamanan yang berjaga di depan pintu masuk Balai Kota. Pasalnya, buruh ingin perwakilan
mereka yang bertemu dengan Anies lebih dari 2 orang, sementara aparat dan pihak Pemprov
DKI mengizinkan hanya 2 perwakilan yang boleh bertemu Anies.

Buruh juga sempat melempar aparat dengan botol-botol kemasan air minum mineral. Kericuhan
tersebut berlangsung kurang lebih 10 sampai 15 menit sebelum orator dan Ketua Perwakilan
Daerah KSPI DKI Jakarta, Winarso meminta buruh tenang.

"Teman-teman buruh silakan duduk dulu. Saya tadi sudah masuk, bertemu Pak Gubernur, Pak
Anies, Pak Anies kooperatif. Jadi, saya akan masuk (ke Balai Kota) dan didampingi satu orang
perwakilan. Belum ada perintah untuk masuk," kata Winarso dari mobil komando.

Sebelumnya, Winarso mengatakan pihaknya melakukan demo untuk menuntut Anies mencabut
SK terkait penetapan UMP 2022, dan dilakukan revisi berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015
tentang Pengupahan.

Tuntutan ini, kata Winarso, merupakan imbas dari putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi
(MK) yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU
Cipta Kerja) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

"Selain pencabutan SK UMP tahun depan, KSPI DKI Jakarta juga mendesak kepada gubernur
Anies Baswedan agar mengembalikan formula penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022
mengacu berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan," kata Winarso.

Hingga berita ini turun, Winarso dan satu perwakilan buruh sedang melakukan pertemuan
tertutup dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan jajaran Pemprov DKI Jakarta.

483