Page 488 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021

Anies mengatakan peluang revisi dibuka karena ia menilai penetapan upah minimum dengan
menggunakan formula yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Pasalnya kenaikan upah minimum
hanya sebesar 0,85 persen.

Angka tersebut kata Anies jauh lebih kecil dibandingkan inflasi Jakarta yang mencapai 1,14
persen. Selain itu, ia menilai ketidakadilan akibat penerapan formula UMP dalam beleid tersebut
juga bisa merugikan pekerja di sektor industri yang justru mengalami pertumbuhan di tengah
pandemi.

Sektor yang dimaksud di antaranya sektor transportasi dan pergudangan, informasi dan
komunikasi, jasa keuangan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Anies juga menjelaskan kenaikan upah minimum tahun ini sangatlah jauh berbeda dengan
tahun-tahun sebelumnya.

"Sebagai informasi, dalam kurun waktu 6 tahun terakhir rata-rata kenaikan UMP DKI Jakarta
adalah sebesar 8,6 persen," ujarnya.

Secara terperinci kenaikan upah minimum pada 2016 mencapai 14,8 persen, 2017 sebesar 8,2
persen, 2018 sebesar 8,7 persen, 2019 sebesar 8 persen, 2020 sebesar 8,5 persen, dan 2021
sebesar 3,2 persen. Sementara tahun ini, bahkan angkanya tidak sampai satu persen.

Dengan demikian, ia mengusulkan dan berharap Menaker Ida Fauziyah dapat meninjau kembali
formula penetapan upah minimum yang didasarkan pada batas atas dan batas bawah.

Sebelumnya, Anies telah menetapkan upah minimum di Jakarta dalam Keputusan Gubernur
Nomor 1395 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022. Dalam aturan itu, Anies
menetapkan UMP di DKI Jakarta pada 2022 naik 0,85 persen atau Rp38 ribu dibanding tahun
ini.

487