Page 492 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 492
Judul Anies Baswedan Minta Menaker Tinjau Ulang Formula Penetapan UMP
DKI Jakarta 2022
Nama Media potensibisnis.pikiran-rakyat.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://potensibisnis.pikiran-rakyat.com/news/pr-693121386/anies-
baswedan-minta-menaker-tinjau-ulang-formula-penetapan-ump-dki-
jakarta-2022
Jurnalis Mutia Tresna Syabania
Tanggal 2021-11-29 12:27:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Kami mengusulkan dan mengharapkan kepada
Ibu Menteri untuk dapat meninjau kembali formula penetapan UMP sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan
positive - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Sehingga kesejahteraan pekerja atau buruh
dapat terwujud
neutral - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Di sisi lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
melihat ada ketidaksesuaian dan tidak terpenuhinya rasa keadilan antara formula penetapan
UMP dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan kondisi senyatanya di
lapangan
negative - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Kenaikan yang hanya sebesar Rp38 ribu itu
dirasa amat jauh dari layak dan tidak memenuhi asas keadilan
neutral - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Sementara belum ada formula penetapan UMP
yang baru, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang melakukan kaji ulang penghitungan UMP
2022 dan pembahasan kembali dengan semua 'stakeholder' untuk menyempurnakan dan
merevisi Keputusan Gubernur dimaksud agar prinsip keadilan bisa dirasakan
Ringkasan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah agar
meninjau ulang formula penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022. Permintaan Anies
dituangkan dalam surat kepada Menaker terkait usulan peninjauan kembali formula penetapan
UMP, Senin, 22 November 2021. Anies menjelaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharuskan
untuk menerapkan penghitungan UMP sama persis atau sesuai dengan formula Peraturan
Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021.
491
