Page 490 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021

Hal tersebut mendorong Kowani bersama dengan JALA (Jaringan Nasional Advokasi) PRT,
Komnas Perempuan mengadakan Webinar nasional membahas RUU PRT. Dimana salah satunya
fokus pada perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).

KOWANI ANGKAT URGENSI PERLINDUNGAN JAMSOSTEK BAGI PEKERJA
RUMAHTANGGA

balitribune.co.id | Gianyar - Pekerja rumahtangga (PRT) merupakan salah satu jenis pekerjaan
yang dibutuhkan, terutama di era modern seperti saat ini. Namun pekerjaan ini sepertinya masih
dipandang sebelah mata oleh berbagai pihak, termasuk pemberi kerjanya. Dikatakan demikian
karena pekerjaan PRT masih jauh dari kata layak jika dilihat dari sisi kesejahteraannya.

Hal tersebut mendorong Kowani bersama dengan JALA (Jaringan Nasional Advokasi) PRT,
Komnas Perempuan mengadakan Webinar nasional membahas RUU PRT. Dimana salah satunya
fokus pada perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).

Kegiatan ini dilakukan secara daring dan mengangkat tema Gerakan Ibu Bangsa untuk
Perlindungan PRT yang dibuka oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dan Ketua Kowani
(Kongres Wanita Indonesia) Giwo Rubianto.

Kegiatan ini juga menghadirkan Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK),
Zainudin sebagai salah satu narasumber. Upaya itu dilakukan untuk menunjukkan bahwa
pekerjaan tersebut butuh perhatian serius, khususnya dari pemerintah terkait jaminan sosial
untuk PRT.

Saat membuka Webinar, Ida Fauziah mengatakan kolaborasi yang dilakukan untuk kegiatan
peluncuran program Jamsostek bagi PRT ini sangat luar biasa. “Keberadaan PRT saat ini sangat
penting dalam mendukung kegiatan rumahtangga sehari-hari, dan yang terpenting juga dapat
menyerap tenaga kerja yang sangat banyak terutama dari kalangan wanita,” terangnya.

Menurutnya, PRT seringkali bekerja dalam situasi yang kurang layak, seperti jam kerja rata-rata
lebih panjang, tidak ada hari libur, rentan mengalami diskriminasi dan pelecehan serta tidak ada
jaminan sosial maupun asuransi bagi mereka. Dirinya menekankan urgensi memiliki kontrak
kerja antara pemberi kerja dengan PRT untuk melindungi PRT dan menjamin hak-haknya.

Zainudin menekankan jaminan sosial itu penting bagi pekerja, dan PRT merupakan salah satu
profesi yang perlu untuk diberikan perlindungan jaminan sosial. Idealnya perlindungan jaminan
sosial itu sudah dimulai sejak lahir hingga sepanjang hayatnya.

Ketua Umum Kowani, Giwo Rubianto, menegaskan pihaknya akan terus membangun gerakan
solidaritas kemanusiaan untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan publik serta pengakuan
terkait pekerjaan kerumahtanggaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik diketahui pada
Februari 2021 jumlah pekerja informal di Indonesia terus mengalami peningkatan dan saat data
tersebut diambil, jumlahnya sudah mencapai 78,14 juta pekerja informal. Data terakhir
berdasarkan survei yang pernah dilakukan oleh ILO (International Labour Organization) pada
2015 silam mengungkap bahwa di Indonesia profesi PRT dijalani oleh 4,2 juta pekerja dan 84%
di antaranya adalah wanita.
Dilihat dari angka tersebut, 4,2 juta PRT yang ada di Indonesia sejak 2015 hampir dipastikan
bertambah jumlahnya di 2021. Kategori ini hampir tidak terjamah oleh perlindungan jaminan
sosial, baik kesehatan maupun ketenagakerjaan. Survei yang dilakukan di 6 kota terhadap 4296
PRT oleh JALA PRT pada 2019 yang lalu mengungkap bahwa, 89% PRT tidak mendapatkan
jaminan kesehatan sebagai peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) dan 99% tidak memiliki

489