Page 491 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021

jaminan sosial ketenagakerjaan. Sehingga negara harus terlibat untuk fokus dalam pembentukan
Rancangan Undang undang (RUU) yang mampu menjamin dan memastikan hak-hak PRT.
“Sejak pertama kali dibahas pada 2004, hingga saat ini belum ada tindaklanjut konkret terkait
hal ini. Masih sebatas RUU Perlindungan PRT dan masih terbengkalai, juga belum diakomodir
dalam UU Ketenagakerjaan, bahkan hingga Oktober 2021 masih belum juga diagendakan,” tutur
Giwo Rubianto.

Guna lebih memudahkan dalam menjangkau para PRT dan pekerja informal lainnya, Kowani juga
tergabung menjadi salah satu Agen Perisai, yang merupakan kepanjangan tangan dari
BPJAMSOSTEK.

Menanggapi pernyataan Ketum Kowani terkait jumlah PRT yang terdata, Zainudin mengatakan
bahwa hingga saat ini hampir 150 ribu PRT saja yang sudah memiliki perlindungan Jamsostek,
itupun didominasi oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebanyak 147,5 ribu pekerja. Sisanya
2018 pekerja adalah yang terdaftar sebagai PRT pada kategori pekerja Bukan Penerima Upah
(BPU).

“Tugas kami melindungi semua pekerja, melalui program Perlindungan Pekerja Rentan, kami
dapat melindungi pekerja-pekerja dengan profesi petani, nelayan, marbot Masjid, dan lain
sebagainya. Dulu kami identik dengan perlindungan karyawan perusahaan, sekarang bergeser
ke sektor yang lebih membutuhkan perhatian serius seperti pekerja rentan,” tukasnya.

Pentingnya jaminan sosial adalah sebagai jaring pengaman untuk mencegah pekerja atau
keluarga mengalami risiko sosial ekonomi akibat terkena risiko kerja. Zainudin menutup
paparannya dengan imbauan mengenai urgensi Jamsostek, jika pekerja mengalami kecelakaan
kerja atau paling buruk meninggal dunia, paling tidak keluarga dari pekerja masih mendapatkan
santunan yang dapat digunakan untuk bertahan hidup dan terhindar dari jurang kemiskinan.

Dikesempatan lain, Kepala Kantor BPJAMSOSTEK Cabang Bali Gianyar, Bimo Prasetiyo, Senin
(29/11) menambahkan bahwa tugas dan fungsi utama dari BPJAMSOSTEK adalah memberikan
perlindungan jaminan sosial tenaga kerja kepada seluruh elemen jenis pekerjaan.

"Saya berharap ini bukan lagi hanya sebatas bahasan, karena PRT wajib mendapatkan
perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Saya berharap wacana ini dapat segera terealisasi
guna mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh pekerja di Indonesia baik sektor formal maupun
informal," ungkap Bimo.

490