Page 493 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 493
ANIES BASWEDAN MINTA MENAKER TINJAU ULANG FORMULA PENETAPAN UMP
DKI JAKARTA 2022
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah agar
meninjau ulang formula penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022. Permintaan Anies
dituangkan dalam surat kepada Menaker terkait usulan peninjauan kembali formula penetapan
UMP, Senin, 22 November 2021.
Anies menjelaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharuskan untuk menerapkan penghitungan
UMP sama persis atau sesuai dengan formula Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Hal
itu dituangkan kembali menjadi Keputusan Gubernur Nomor 1395 tahun 2021 tentang Upah
Minimum Provinsi Tahun 2022.
"Kami mengusulkan dan mengharapkan kepada Ibu Menteri untuk dapat meninjau kembali
formula penetapan UMP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021
tentang Pengupahan," kata Anies, dikutip PotensiBisnis.com dari laman ANTARA News, Senin,
29 November 2021.
Menurutnya, usulan peninjauan formula penetapan UMP itu agar dapat memenuhi asas keadilan
dan hubungan industrial yang harmonis.
"Sehingga kesejahteraan pekerja atau buruh dapat terwujud," ujarnya.
Anies menyampaikan, Pemprov DKI diharuskan untuk menetapkan atau mengumumkan sebelum
tanggal 21 November 2021. Menurut Anies, keputusan Gubernur dibuat semata-mata agar tidak
melanggar ketentuan di atas.
"Di sisi lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melihat ada ketidaksesuaian dan tidak terpenuhinya
rasa keadilan antara formula penetapan UMP dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik
Indonesia dengan kondisi senyatanya di lapangan," jelasnya.
Anies menegaskan, berdasarkan formula dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021,
kenaikan UMP di DKI Jakarta tahun 2022 hanya sebesar Rp 37.749 atau 0,85 persen menjadi Rp
4.453.935 per bulan.
"Kenaikan yang hanya sebesar Rp38 ribu itu dirasa amat jauh dari layak dan tidak memenuhi
asas keadilan," tegas Anies.
Menurutnya, mengingat peningkatan kebutuhan hidup pekerja atau buruh terlihat dari inflasi di
DKI Jakarta yaitu sebesar 1,14 persen. Perlu diketahui, dalam kurun waktu enam tahun terakhir
rata-rata kenaikan UMP DKI Jakarta adalah sebesar 8,6 persen pada 2016 sebesar 14,8 persen.
Kemudian pada 2017 sebesar 8,2 persen, 2018 sebesar 8,7 persen, 2019 sebesar 8 persen, 2020
mencapai 8,5 persen dan 2021 sebesar 3,2 persen.
Anies mengatakan, terdapat dinamika pertumbuhan ekonomi yang tidak semua sektor lapangan
usaha pada masa pandemi Covid-19 mengalami penurunan. Anies mengatakan, Provinsi DKI
Jakarta merupakan satu-satunya provinsi yang tidak memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota.
Sehingga Upah Minimum Provinsi menjadi ketetapan final yang berlaku di semua wilayah
kota/kabupaten.
"Sementara belum ada formula penetapan UMP yang baru, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
sedang melakukan kaji ulang penghitungan UMP 2022 dan pembahasan kembali dengan semua
'stakeholder' untuk menyempurnakan dan merevisi Keputusan Gubernur dimaksud agar prinsip
keadilan bisa dirasakan," jelas Anies.***
492
