Page 586 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 586
Judul “Rapor Merah” UU Cipta Kerja
Nama Media Indoposco
Newstrend UU Cipta Kerja
Halaman/URL Pg1&7
Jurnalis nas
Tanggal 2021-11-29 10:29:00
Ukuran 713x332mmk
Warna Warna
AD Value Rp 372.186.000
News Value Rp 3.721.860.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) inkonstitusional bersyarat dinilai sangat moderat
karena memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk melakukan revisi selama dua tahun.
Namun, putusan tersebut sekaligus menjadi "rapor merah" bagi pemerintah dan DPR karena
tidak pruden dalam proses penyusunan sebuah undang-undang.
Sementara Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) melalui siaran persnya menegaskan
bahwa sistem pengupahan yang diamanatkan UU Nomor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja dan turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 ihwal penentuan upah
minimum dimaksudkan untuk mendorong kepastian hukum bagi investor.
“RAPOR MERAH” UU CIPTA KERJA
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) inkonstitusional bersyarat dinilai sangat moderat
karena memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk melakukan revisi selama dua tahun.
Namun, putusan tersebut sekaligus menjadi "rapor merah" bagi pemerintah dan DPR karena
tidak pruden dalam proses penyusunan sebuah undang-undang.
"Kendati saya optimistis pemerintah mampu melakukan revisi UU Cipta Kerja tersebut, namun
putusan MK tersebut membuktikan bahwa pemerintah dan DPR telah melakukan kekeliruan
dalam proses penyusunan UU Cipta Kerja tersebut.
Ini harus menjadi bahan introspeksi diri dan evaluasi bagi pemerintah dan DPR," ujar pengamat
kebijakan publik sekaligus pakar komunikasi politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Dr. Emrus
Sihombing kepada INDOPOSCO, Minggu (28/11/2021). Emrus mengatakan, mungkin secara
content, UU Cipta Kerja itu baik, namun dalam proses penyusunannya ada hal yang dilanggar
dan tidak sesuai dengan UUD 1945.
"Kenapa diberi kesempatan oleh MK untuk melakukan perbaikan, menurut saya bisa jadi
contentnya bagus. Kalau contont-nya juga inkonstitusinal mungkin MK memutuskan untuk
585
