Page 587 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021

membatalkan UU Cipta Kerja tersebut," ujarnya. Emrus mengungkapkan pihaknya pernah
menjadi juru bicara serap aspirasi untuk membuat peraturan turunan dari UU Cipta Kerja
tersebut.

"Serap aspirasi dilakukan untuk mengakomodir keinginan masyarakat dalam peraturan turunan
dari UU Cipta Kerja tersebut. Tapi saya bukan juru bicara serap aspirasi UU Cipta Kerja,
melainkan hanya peraturan turunannya," katanya. Emrus mengatakan, secara pribadi pihaknya
berpendapat banyak hal yang positif dalam Omnibus Law Cipta Kerja. "Saya melihat dari segi
content, banyak hal baik yang diatur dalam UU Cipta Kerja tersebut.

Masyarakat bisa memanfaatkan halhal yang menguntungkan dalam UU tersebut. Misalnya, untuk
membuat Perseroan Terbatas (PT) sudah dibolehkan dibuat perorangan. Artinya membuka
peluang kepada setiap orang khususnya milenial untuk membuka perusahaan PT. Jadi kalau kita
sisir, banyak pasal yang menguntungkan masyarakat. Tetapi kalau ada pihak yang mengatakan
ada pasal yang merugikan, itu hak mereka dan wajar dalam negara demokrasi," kata Emrus.

Secara terpisah pengamat kebijakan publik, Moch Ojat Sudrajat mengatakan putusan MK
setengah hati. Sebab di satu sisi MK menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat,
namun di sisi lain MK memberi kesempatan kepada pemerintah untuk melakukan revisi selama
dua tahun. "Menurut pendapat saya, putusan MK ini menimbulkan ketidakpastian hukum.

Untuk investor mungkin hal ini akan membuat mereka lebih hati-hati dalam berinvestasi. Karena
dalam UU Cipta Kerja itu mengatur banyak hal, tidak hanya soal buruh tetapi juga mengatur
banyak hal lainnya," ujarnya.

Bermasalah Sejak Awal

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menegaskan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
membuktikan bahwa memang sejak awal pembahasan UU Cipta Kerja bermasalah dan
inkonstitusional. Ia mengatakan, pembahasan UU Cipta Kerja cenderung "dipaksakan" dan
dibahas secara kilat, sehingga tidak transparan dan banyak menabrak aturan main dalam proses
pembentukan Undang-Undang. "PKS menolak pengesahan UU ini lantaran prosesnya yang cacat
formil," katanya.

Ia menyebut, UU Cipta Kerja cenderung merugikan buruh, membuka pintu tenaga kerja asing
(TKA) besar-besaran, mengancam kedaulatan negara, liberalisasi sumber daya alam (SDA)
hingga merusak kelestarian lingkungan. "Proses pembentukan UU Cipta Kerja inkonstitusional,
tapi kenapa putusan MK menyebut UU ini tetap berlaku.

Seharusnya jika memang proses legislasinya buruk dan dinyatakan MK sebagai inkonstitusional,
maka produk hukum yang dihasilkan juga inkonstitusional," imbuhnya. Ia menilai MK terkesan
sangat politis. Padahal, MK merupakan lembaga pengawal konstitusi dan yang paling berhak
memutuskan mana peraturan yang bertentangan dengan UUD 1945 dan mana yang tidak.
"Ibaratnya MK ini seperti penjaga gawang terakhir konstitusi," ucapnya.

Dia menyebut pihaknya akan terus mengawal proses perubahan UU Cipta Kerja di lembaga DPR
RI sampai dua tahun ke depan. Sementara Partai Buruh berpendapat putusan Mahkamah
Konstitusi (MK) menilai Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
menunjukkan kegagalan partai politik di parlemen, menyerap suara atau aspirasi rakyat. Sebab,
MK menilai Undang-Undang tersebut cacat formil.
Salah satu alasannya, karena dalam proses pembentukan regulasi tersebut tidak melibatkan
partisipasi publik yang maksimal sebagai salah satu syarat pembentukan UU yang baik "(Partai
Politik) gagal dalam mengimplementasikan suara rakyat di tingkat parlmen," kata Ketua Umum
Partai Buruh Said Iqbal dalam siaran akun YouTube Partai Buruh. Partai buruh menyerukan

586