Page 590 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 590
Sekarang kita harus bersatu untuk memenangi perang ekonomi. Kalau UU Cipta Kerja tidak
sempurna kita harus sempurnakan. Kita harus bangga bahwa Indonesia ada check and
balances," ujarnya. Ia memaparkan, penyempurnaan terhadap UU Cipta Kerja harus didukung
penuh. Sebab jika investasi masuk banyak ke Indonesia, negara tidak perlu berhutang dan akan
membuka lapangan kerja besarbesaran.
"Spirit itu harus terbangun supaya bisa menarik investasi ke Indonesia. Kalau ada dana masuk,
kita tidak perlu berutang. Kita ajak investasi masuk untuk membuka lapangan pekerjaan yang
sebesarbesarnya, dan akhirnya mengurangi kemiskinan," paparnya. Ia menegaskan,
pemberlakuan UU Cipta Kerja jangan menjadikan pengusaha sebagai musuh. Jika ada
perbedaan, hal itu merupakan bentuk kekayaan yang harus disyukuri.
"Ada yang kalah, karena UU Cipta Kerja ini untuk membangun bangsa. Kita akan kawal. Kadin
akan ikut serta. Mari kawal bersama dan kita dukung pemerintah. UU Cipta Kerja sangat baik.
Pengusaha butuh buruh, buruh butuh pengusaha. Kita harus garis bawahi bahwa pengusaha
diajak bicara bersama untuk menyempurnakan aturan yang ada," tegasnya.
Tetap Berlaku
Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menayatakan pemerintah akan patuh
dengan putusan MK, namun dia menegaskan UU Cipta Kerja tetap berlaku. "Putusan MK telah
menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku secara konstitusional
sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukannya sesuai dengan tengat waktu yang
ditetapkan oleh MK yaitu paling lama 2 tahun sejak putusan dibacakan," kata Airlangga, Kamis
(25/11/2021).
Dia menyatakan pemerintah mematuhi putusan MK bahwa tak boleh ada aturan baru yang
bersifat strategis hingga proses perbaikan UU Cipta Kerja selesai. Namun Ia menegaskan, aturan
turunan UU Cipta Kerja yang sudah dikeluarkan akan tetap berlaku. "Dengan demikian peraturan
perundangan yang telah diberlakukan tetap berlaku.
Pemerintah akan segera menindaklanjuti putusan MK yang dimaksud melalui penyiapan
perbaikan undangundang dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya arahan Mahkamah
Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam putusan," tegasnya.
Sementara Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) melalui siaran persnya menegaskan
bahwa sistem pengupahan yang diamanatkan UU Nomor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja dan turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 ihwal penentuan upah
minimum dimaksudkan untuk mendorong kepastian hukum bagi investor.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker
Indah Anggoro Putri dalam siaran persnya mengatakan sistem pengupahan di Indonesia masih
dianggap sebagai salah satu kendala investor untuk berinvestasi. Investor menuntut kepastian
dalam pengupahan yang sudah disediakan di dalam UU Cipta Kerja dan turunannya.
"Upah Minimum merupakan jaring pengaman, namun demikian kita membutuhkan upah yang
berbasis kinerja yang akan menaikkan produktivitas, sehingga baik pengusaha maupun pekerja
atau buruh sama-sama mendapatkan manfaat dan kenaikan produktivitas perusahaan," kata
Putri
Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian permohonan uji formil UU Cipta Kerja. Majelis Hakim
Konstitusi menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU
Cipta Kerja) cacat secara formil. Untuk itu, Mahkamah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja
inkonstitusionalitas bersyarat. Hal tersebut tertuang dalam Putusan MK Nomor 91/PUUXVIII/
2020 dibacakan dalam sidang putusan yang digelar pada Kamis (25/11/2021) siang.
589
