Page 588 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021

kepada seluruh partai politik yang ada di Indonesia, bahwa belajar dari perkara tersebut untuk
wajib hukumnya mendengarkan suara rakyat.
"Belajar dari kasus ini, berpihak kepada rakyat. Mengedepankan kepentingan rakyat, bukan
kepentingan daulat tuan, bukan kepentingan koorperasi dan agenda asing yang ingin
memasukkan kepetingan melalui undang-undang. Termasuk UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun
2020," ujar Iqbal. Partai Buruh menegaskan bakal melawan segala bentuk propaganda, sikap
politik, maupun keterangan dari pihak, terutama pemerintah yang berusaha mengaburkan
putusan MK tersebut.

"Propaganda akan dilakukan dengan propaganda. Penjelasan akan dilawan dengan penjelasan.
Sikap politik akan dilawan dengan sikap politik," ucap Iqbal. Partai Buruh setuju dengan beberapa
substansi amar putusan Majelis Hakim MK. Di antaranya, putusan yang menyatakan bahwa MK
menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas
dalam undangundang. Itu sesuai dengan amar putusan nomor tujuh.

"Harus dilihat amar putusan nomor tujuh. Jadi, pemerintah jangan mengulang propaganda amar
putusan nomor empat. Tapi, amar putusan nomor tujuh," jelas Iqbal. Selain itu, selama
pembaruan belum dilakukan, penerbitan peraturanperaturan turunan baru dari UU Cipta Kerja
tidak dibenarkan. "Dalam PP tersebut pasal 4 menyatakan bahwa kenaikan upah minimum
adalah kebijakan strategis. Nah, kejebak sendiri pemerintah.

Berarti pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tidak berlaku, ditangguhkan," ujar
Iqbal. "Semua SK Gubernur tentang upah minimum provinsi dibatalkan tidak boleh berlaku. Itu
MK yang menyatakan. Begitu pula upah minimum kabupaten/kota yang belum ditetapkan, tidak
mengacu kepada PP Nomor 36 Tahun 2021 itu," tambahnya.

Maka penetapan upah minimum kabupaten/kota harus mengacu kepada Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2003 atau Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015. "Ditangguhkan sampai
keluarnya perbaikan peraturan Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (PPP) dan
perbaikan UU Cipta Kerja," cetus Iqbal.
Ia menyindir salah satu menteri yang dinilai mengabaikan salah satu putusan MK yang
menyatakan UU Omnibus Law Ciptaker inkonstitusional bersyarat, sehingga harus diperbaiki
dalam kurun waktu maksimal dua tahun. Ia menilai, penjelasan menteri terkait soal putusan MK
dengan mengabaikan fakta hukum dan perintah MK secara keseluruhan sebagai propaganda.
"Seolah-olah tidak ada putusan lain. Tadi sudah jelas MK menyatakan cacat formil,
inkonstitusional.

Kemudian, MK menyatakan inkonstitusional bersyarat'. Pengertiannya memperbaiki paling lama
dua tahun," terangnya. "Penjelasan dari pemerintah dan kelompok yang tidak sepakat dengan
keputusan MK, maka partai buruh bersama organisasi-organisasi pemohon gugatan tersebut pun
akan melakukan penjelasan sesuai apa yang diputuskan oleh MK," imbuh Iqbal.

Sikap Partai Buruh terkait putusan MK terhadap UU Ciptaker sejalan dengan sikap organisasi
buruh, petani, nelayan, dan organisasiorganisasi pekerja lain. Terlebih pada pengurus organisasi
buruh tersebut, kini sebagian juga tergabung dengan partai buruh. Iqbal menegaskan, bakal
terus mengawal agar putusan MK diimplementasikan di lapangan baik oleh pemerintah maupun
DPR.

Harus Dihormati

Sementara Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Rahmad Handoyo mengatakan,
putusan Mahkamah Konstitusi (MK) harus dihormati. Karena itu amanat konstitusi yang mengikat

587