Page 589 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021

semua pihak. "Keputusan MK berlaku inkrah dan mengikat semua pihak. Siapapun itu, baik
pemerintah, DPR dan masyarakat," ujar Rahmad Handoyo melalui gawai, Minggu (28/11/2021).
Menurut dia, keputusan MK harus didukung dan dihormati. Untuk itu masa dua tahun yang
diberikan MK tersebut harus digunakan untuk mendalami dan mencermati terkait proses
perbaikan. "Dalam putusan MK kan diberikan waktu 2 tahun untuk menyempurnakan. Waktu ini
harus dimanfaatkan benar-benar oleh DPR dan pemerintah," katanya. "Proses 2 tahun itu tidak
lama. Untuk penyempurnaan harus dilakukan cepat dengan melakukan pendalaman," imbuhnya.

Ke depan, dikatakan dia, akan melibatkan lagi masyarakat. Meskipun sejak awal penyusunan UU
ini telah mengikuti prosedur pembuatan undang-undang. Dengan melibatkan semua stakeholder
terkait dan masyarakat. "Kalau kemudian MK memutuskan itu, lain soal. Saya kira mana saja
yang harus mendapatkan perhatian untuk proses penyempurnaan akan dilakukan pemerintah
dan DPR. Tentu dengan mengikuti kaidah-kaidah yang telah diputuskan oleh MK.

Intinya putusan MK harus dihormati dan patuh terhadap keputusan tersebut. Kemudian
menindaklanjuti putusan itu," imbuhnya. Senada dengan itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia
(Apindo) mengklaim tidak ada dampak signifikan tentang keputusan Mahkamah Kontitusi terkait
Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
(UUD) 1945.

Namun sampai saat ini, keputusan itu menjadi polemik di kalangan buruh. Sebab, UU Cipta Kerja
menjadi landasan utama dalam menentukan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum
kabupaten/kota (UMK) dengan aturan turunannya. "Relatif tidak ada dampaknya yang serius
karena permasalahannya hanya untuk merevisi dari UU pembentukan Cipta kerja yaitu UU nomor
11 tahun 2020," kata Ketua Umum Apindo Haryadi B. Sukamdani, Minggu (28/11/2021).

Haryadi mengaku mendukung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) guna merivisi UU Cipta Kerja.
Sehingga, hasil revisi itu dapat memberikan kepastian hukum usaha dan investasi. "Mendukung
DPR RI untuk merevisi UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan revisi itu dapat
memberikan kepastian hukum usaha dan investasi," ungkapnya.
Menurutnya, keputusan MK tentang UU Cipta Kerja yang bertentangan dengan UUD 1945 perlu
disampaikan secara luas, agar tidak ada persepsi yang multi tafsir. Sebab yang dikhawatirkan,
dampak dari kesalahpahaman publik akan mendegradasikan calon investor yang akan masuk ke
Indonesia. "Insya allah tidak ada dampak yang serius.
Ini perlu juga kami sampaikan karena khawatir ada persepsi yang terlalu multi tafsir, baik di
dalam negeri dan di luar negeri yang akan mendegradasi atau menurunkan minat orang mau
investasi di Indonesia," jelasnya. Ia menerangkan, turunan UU Cipta Kerja yang sudah dibuat
tetap berlaku. Akan tetapi setelah adanya keputusan MK, pemerintah dilarang membuat turunan
sebelum melakukan revisi.

"Turunan Cipta Kerja tetap berlaku, namun pemerintah tidak diperbolehkan membuat aturan
turunan sebelum merevisi UU Cipta Kerja direvisi," terangnya. Pihaknya berharap masyarakat
tidak terpancing dengan isu negatif UU Cipta Kerja guna iklim investasi di Indonesia tetap
berjalan dengan baik. "Berharap masyarakat tidak terpancing dengan isu UU Cipta Kerja.
Sehingga iklim investasi di Indonesia berjalan dengan baik," ucapnya.

Terpisah, Ketua Umum Kamar Dagang (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid juga menyatakan, pelaku
usaha nasional mengapresiasi sistem check and balances atas uji formil Undang- Undang (UU)
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurutnya, segala keputusan yang telah terjadi harus dihormati, karena Indonesia
menggunakan sistem demokrasi. "Kita harus menghormati bahwa ini adalah demokrasi.

588