Page 33 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 08 OKTOBER 2019
P. 33

Title         'PLINTAT PLINTUT' REVISI UU KETENAGAKERJAAN
                Media Name    bisnis.com
                Pub. Date     07 Oktober 2019
                              https://ekonomi.bisnis.com/read/20191007/12/1156261/plintat-plintut-re visi-uu-
                Page/URL
                              ketenagakerjaan
                Media Type    Pers Online
                Sentiment     Positive









               JAKARTA -- Aksi unjuk rasa buruh dari sejumlah serikat pekerja pada 2 Oktober
               2019 meninggalkan kesan yang baik lantaran berhasil berakhir secara damai.
               Pasalnya, beberapa hari sebelumnya, unjuk rasa dari kelompok masyarakat lain
               justru berbuntut kerusuhan.

               Para buruh pun kompak menyuarakan sejumlah hal yang menjadi keresahan
               mereka. Dalam tuntutannya, mereka menolak adanya revisi Undang-Undang
               No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan, menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan,
               serta menolak skema upah murah dengan mencabut Peraturan Pemerintah (PP) No.
               78/2015 tentang Pengupahan.

               Namun, di balik aksi unjuk rasa damai para buruh tersebut rupanya terselip
               inkonsinstensi dari pemerintah dalam menyikapi isu ketenagakerjaan. Salah satunya
               mengenai revisi UU No.13.2003.

               Dalam sebuah unggahan di akun Instagramnya pada Rabu (2/10/2019), bersamaan
               dengan aksi unjuk rasa para buruh di berbagai daerah, Menteri Ketenagakerjaan
               Hanif Dhakiri menegaskan tidak ada konsep maupun rancangan revisi beleid
               tersebut.

               Dia menegaskan, bahwa isu mengenai revisi aturan tersebut tidak benar alias hoax .
               Pernyataan itu bahkan kembali dipertegasnya usai menghadiri rapat koordinasi di
               Kemenko Perekonomian, Kamis (3/10/2019).

               "Tidak ada revisi [UU No13/2003]. Drafnya tidak ada, konsepnya tidak ada dan
               prosesnya pun tidak ada. Bahkan, terkait dengan wacana revisi undang-undang
               diselesaikan sebelum akhir tahun pun tidak ada sampai saat ini" jelasnya.

               Kendati demikian, dia tidak menampik adanya rencana untuk merevisi UU
               Ketenagakerjaan tersebut. Dewan Tripartit Nasional, menurutnya, sudah
               menyepakati adanya revisi peraturan itu.

               "Kalau mengenai usulan-usulan dari pengusaha maupun buruh, terkait dengan apa
               saja poin yang perlu direvisi tentu saja ada. Namun, pengumpulan usulan itu nanti
               saja, ada waktunya," ujarnya.



                                                       Page 32 of 75.
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38